DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat

DPR RI mengapresiasi kesepakatan penghapusan bea masuk 1.819 produk Indonesia ke Amerika Serikat. Simak daftar produk yang kini bebas tarif nol persen!

Elara | MataMata.com
Sabtu, 21 Februari 2026 | 07:15 WIB
DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat

DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat

matamata.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai kesepakatan penghapusan tarif Bea Masuk (BM) bagi lebih dari 1.000 produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) merupakan bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi industri dalam negeri.

"Presiden Prabowo Subianto sangat ingin menopang industri kita. Misalnya industri maritim, yang sebelumnya berpotensi terdampak sangat negatif dari segi tarif," ujar Rahayu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (21/2/2026).

Selain maritim, Rahayu menyoroti sektor agrobisnis yang kini memiliki peluang besar untuk meningkatkan volume ekspor ke Negeri Paman Sam melalui pembebasan tarif tersebut. Ia pun mengapresiasi kinerja cepat Presiden dan tim delegasi dalam menggolkan kesepakatan krusial ini.

Detail Kesepakatan Perdagangan RI-AS Pemerintah Indonesia dan AS resmi menyepakati penghapusan tarif BM menjadi nol persen, termasuk untuk produk tekstil dan garmen (apparel) melalui skema kuota tertentu.

Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk asal Indonesia yang kini mendapatkan fasilitas pembebasan pajak tersebut.

Daftar produk yang diuntungkan mencakup sektor-sektor strategis, antara lain:

  • Minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, dan karet.
  • Komponen elektronik dan semikonduktor.
  • Komponen pesawat terbang.

Perjanjian dagang ini dijadwalkan mulai berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara menyelesaikan seluruh proses hukum yang diperlukan. Kesepakatan ini juga bersifat dinamis, sehingga memungkinkan adanya perubahan atau penyesuaian di masa depan berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT Transjakarta bersama Dishub DKI merampungkan penataan separator Koridor 9 demi menekan angka kecelakaan dan menjaga k...

news | 14:30 WIB

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Keuangan meninjau PPN produk menstruasi. Pajak pembalut dinilai menambah beban eko...

news | 14:00 WIB

PM Malaysia Anwar Ibrahim menyebut keberadaan intelijen Israel di negara tetangga dan serangan siber hibrida sebagai pot...

news | 13:45 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengendalikan produksi batu bara nasional lewat RKAB demi kerek harga global dan mendongkr...

news | 12:30 WIB

Partai Gerindra menegaskan tidak mengintervensi kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat tiga anggota DPRD di Jawa Tim...

news | 12:15 WIB