Siap-siap! Bensin Wajib Campur Etanol Mulai 2028, Bahlil Siapkan Insentif Khusus

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan mandatori bioetanol (E10) berlaku paling lambat 2028. Pemerintah siapkan insentif cukai dan tarik investasi pabrik.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 09 Januari 2026 | 09:42 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Matamata.com - Pemerintah terus mematangkan transisi energi hijau di sektor transportasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan implementasi kewajiban pencampuran etanol dalam bensin (bioetanol) akan diberlakukan paling lambat pada tahun 2028.

“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori. Mungkin antara 2027 hingga 2028,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah merampungkan peta jalan (roadmap) penerapan bioetanol yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Mandatori ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan campuran etanol 10 persen (E10) guna menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Relaksasi Cukai dan Insentif Investasi Guna memuluskan rencana tersebut, pemerintah mulai menyisir hambatan regulasi, terutama terkait biaya produksi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membahas pembebasan cukai etanol untuk bahan bakar nabati dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat ini, Kementerian Keuangan telah memberikan lampu hijau bagi pemegang Izin Usaha Niaga (IUN), seperti Pertamina, untuk mendapatkan pembebasan cukai.

"Kami sedang membahas apakah perbaikan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 akan memasukkan poin relaksasi cukai ini secara lebih luas," kata Eniya.

Tak hanya insentif pajak, pemerintah juga menjanjikan kemudahan bagi investor yang bersedia membangun pabrik etanol di dalam negeri. Hal ini telah menarik minat raksasa otomotif dunia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebutkan bahwa Toyota sedang menjajaki peluang investasi untuk memenuhi kebutuhan bioetanol di Indonesia. Langkah ini diambil seiring dengan kesiapan industri otomotif mendukung kebijakan E10 yang segera diterapkan secara nasional. (Antara)

Baca Juga: Pecah Rekor! Bulog Serap 4,5 Juta Ton Gabah, Indonesia Resmi Swasembada Beras

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

King Nassar bersiap gelar konser tunggal 2026. Mulai dari rutin jalan kaki, target turun berat badan 10 kg, hingga siapk...

news | 07:15 WIB

ICW mendesak KPK mengawasi 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Diduga ada potensi konflik kepentingan da...

news | 06:15 WIB

Ribuan warga Makassar memadati Masjid 99 Kubah untuk mengikuti program buka puasa bersama Raja Salman dari Kerajaan Arab...

news | 22:11 WIB

Mendes Yandri Susanto usulkan setop izin minimarket baru di desa. Simak alasan di balik kebijakan perlindungan Koperasi ...

news | 21:00 WIB

Menhub Dudy Purwagandhi targetkan perbaikan jalan rusak jalur mudik rampung H-10 Lebaran 2026. Simak strategi pemerintah...

news | 20:00 WIB

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas membela kebijakan kuota haji sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa. Sidang praperadila...

news | 13:13 WIB

Wakil Ketua MPR HNW dukung OKI kecam Dubes AS Mike Huckabee terkait klaim perluasan wilayah Israel. HNW desak RI pertimb...

news | 12:00 WIB

Kemnaker menjatuhkan denda total Rp4,48 miliar kepada 12 perusahaan pelanggar aturan TKA di 6 provinsi selama Januari-Fe...

news | 11:15 WIB

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggu...

news | 09:00 WIB

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, menekankan pentingnya adab d...

news | 08:15 WIB