2026, Pemerintah Siapkan Beasiswa Sarjana untuk 150 Ribu Guru Non-Sarjana

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

“Untuk tahun depan, kami telah mengalokasikan beasiswa untuk 150.000 guru tanpa gelar sarjana, dan ini telah dimasukkan dalam anggaran 2026,” ujar Mu'ti.

Program beasiswa tersebut akan dijalankan melalui skema Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya (RPL). Skema ini memungkinkan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, serta capaian akademik masa lalu para guru dikonversi menjadi kredit akademik, sehingga proses penyelesaian studi dapat berlangsung lebih cepat.

Sepanjang tahun ini, pemerintah telah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru, masing-masing senilai Rp3 juta per semester. “Kami berharap program ini dapat selesai dalam waktu satu tahun sehingga peserta dapat lulus pada tahun berikutnya,” jelas Mu'ti.

Selain beasiswa sarjana, Kementerian juga akan memperluas Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target peserta 800.000 orang pada tahun depan, naik dari 600.000 peserta di tahun ini.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan RPL, kementerian telah menandatangani kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan guru agar para pendidik dapat memenuhi standar minimal kualifikasi sarjana.

Mu'ti menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas sekaligus kesejahteraan guru, terutama bagi pendidik PAUD dan sekolah dasar yang banyak belum berpendidikan tinggi.

“Program ini mencerminkan komitmen kami, dan Presiden, untuk meningkatkan kualitas guru di seluruh Indonesia,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan kajian mendalam terkait pencabutan izin proyek Pembangk...

news | 18:58 WIB

Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 membawa harapan besar b...

news | 18:44 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan konsep "Prabowonomics" yang akan dipaparkan Presiden Pra...

news | 17:15 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, M...

news | 16:15 WIB

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memastikan stok telur ayam ras ...

news | 15:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto tiba di Swiss untuk menghadiri WEF 2026 di Davos. Intip jadwal pidato khusus Presiden di hadap...

news | 10:15 WIB

PSSI akan mengumumkan apparel baru Timnas Indonesia pada Jumat (23/1). Benarkah Kelme terpilih gantikan Erspo? Cek jadwa...

news | 09:00 WIB

Presiden Prabowo cabut izin 22 perusahaan kehutanan dan 6 perusahaan tambang di Sumatera & Aceh karena terbukti rusak li...

news | 08:15 WIB

CEO Zoho Corporation Shailesh Kumar Davey ungkap rencana bangun pusat data di Indonesia. Simak syarat investasi dan stra...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto targetkan bangun 10 kampus baru bidang Kedokteran dan STEM berstandar internasional pada 2028 ...

news | 06:00 WIB