2026, Pemerintah Siapkan Beasiswa Sarjana untuk 150 Ribu Guru Non-Sarjana

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

“Untuk tahun depan, kami telah mengalokasikan beasiswa untuk 150.000 guru tanpa gelar sarjana, dan ini telah dimasukkan dalam anggaran 2026,” ujar Mu'ti.

Program beasiswa tersebut akan dijalankan melalui skema Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya (RPL). Skema ini memungkinkan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, serta capaian akademik masa lalu para guru dikonversi menjadi kredit akademik, sehingga proses penyelesaian studi dapat berlangsung lebih cepat.

Sepanjang tahun ini, pemerintah telah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru, masing-masing senilai Rp3 juta per semester. “Kami berharap program ini dapat selesai dalam waktu satu tahun sehingga peserta dapat lulus pada tahun berikutnya,” jelas Mu'ti.

Selain beasiswa sarjana, Kementerian juga akan memperluas Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target peserta 800.000 orang pada tahun depan, naik dari 600.000 peserta di tahun ini.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan RPL, kementerian telah menandatangani kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan guru agar para pendidik dapat memenuhi standar minimal kualifikasi sarjana.

Mu'ti menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas sekaligus kesejahteraan guru, terutama bagi pendidik PAUD dan sekolah dasar yang banyak belum berpendidikan tinggi.

“Program ini mencerminkan komitmen kami, dan Presiden, untuk meningkatkan kualitas guru di seluruh Indonesia,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia terus meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada mitra-mitra yang dinilai...

news | 09:00 WIB

Pemerintah Irak kembali menegaskan penolakan keras terhadap penggunaan wilayah kedaulatannya sebagai lokasi peluncuran s...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin ratas di Hambalang untuk memperkuat peran Perminas dalam hilirisasi mineral dan memas...

news | 07:00 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Kot...

news | 06:15 WIB

Anggota DPR Elpisina desak reformasi total tata kelola sampah menyusul tragedi longsor Bantargebang yang tewaskan 4 oran...

news | 14:51 WIB

Muhammad Kerry Riza, anak Riza Chalid, ajukan banding atas vonis 15 tahun penjara dan uang pengganti Rp2,9 triliun dalam...

news | 14:30 WIB

BRIN peringatkan potensi pohon tumbang di musim hujan. Peneliti dorong Pemda terapkan ilmu aborikultur untuk audit keseh...

news | 13:15 WIB

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ungkap pesan Presiden Prabowo untuk cegah kekeliruan peradilan. Simak penjelasan impl...

news | 12:15 WIB

Bahlil Lahadalia tegaskan peran pesantren dalam nasionalisme dan dorong pemerintah berikan akses khusus beasiswa LPDP se...

news | 11:15 WIB

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas optimistis menang praperadilan lawan KPK. Putusan kasus dugaan korupsi kuota haji Rp622...

news | 10:45 WIB