2026, Pemerintah Siapkan Beasiswa Sarjana untuk 150 Ribu Guru Non-Sarjana

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

“Untuk tahun depan, kami telah mengalokasikan beasiswa untuk 150.000 guru tanpa gelar sarjana, dan ini telah dimasukkan dalam anggaran 2026,” ujar Mu'ti.

Program beasiswa tersebut akan dijalankan melalui skema Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya (RPL). Skema ini memungkinkan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, serta capaian akademik masa lalu para guru dikonversi menjadi kredit akademik, sehingga proses penyelesaian studi dapat berlangsung lebih cepat.

Sepanjang tahun ini, pemerintah telah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru, masing-masing senilai Rp3 juta per semester. “Kami berharap program ini dapat selesai dalam waktu satu tahun sehingga peserta dapat lulus pada tahun berikutnya,” jelas Mu'ti.

Selain beasiswa sarjana, Kementerian juga akan memperluas Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target peserta 800.000 orang pada tahun depan, naik dari 600.000 peserta di tahun ini.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan RPL, kementerian telah menandatangani kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan guru agar para pendidik dapat memenuhi standar minimal kualifikasi sarjana.

Mu'ti menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas sekaligus kesejahteraan guru, terutama bagi pendidik PAUD dan sekolah dasar yang banyak belum berpendidikan tinggi.

“Program ini mencerminkan komitmen kami, dan Presiden, untuk meningkatkan kualitas guru di seluruh Indonesia,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB