AHY: Hentikan Stigma, Sopir Truk ODOL Bukan Satu-satunya yang Bersalah

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penanganan kasus kendaraan over dimension over loading (ODOL) tidak bisa terus-menerus menyalahkan pengemudi truk. Menurutnya, perusahaan dan pemilik barang juga harus ikut bertanggung jawab atas pelanggaran serta risiko kecelakaan yang ditimbulkannya.

Dalam keterangan pers usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta, Senin (7/10), AHY menyoroti bahwa banyak kecelakaan terjadi bukan hanya akibat kelalaian sopir, tetapi karena kendaraan yang tidak layak jalan akibat muatan berlebih.

“Seringkali yang dianggap bersalah itu pengemudi. Padahal, meski pengemudi dalam kondisi fit, kalau kendaraannya melebihi kapasitas tonase dan dimensi, kecelakaan bisa tetap terjadi,” ujar AHY.

Ia menambahkan, meskipun sopir berada dalam kondisi prima, kendaraan ODOL tetap berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal yang dapat merenggut nyawa pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

AHY mencontohkan sejumlah tragedi di jalan raya yang menewaskan satu keluarga akibat kelalaian perusahaan yang mengabaikan batas muatan dan keselamatan transportasi barang.

“Kita sering mendengar berita, satu keluarga habis ditabrak ODOL. Sedih rasanya, tapi ini tidak bisa hanya berhenti pada rasa duka. Harus ada perbaikan mendasar. Owner atau perusahaannya harus diminta tanggung jawabnya,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut AHY, akan memperkuat penegakan hukum dan pengawasan teknis kendaraan, termasuk memeriksa karoseri agar tidak terjadi modifikasi berbahaya yang menyalahi spesifikasi dan berpotensi memicu pelanggaran pidana.

Ia memastikan kebijakan zero ODOL akan diterapkan efektif mulai 1 Januari 2027 tanpa penundaan, mengingat isu ini telah menjadi perhatian nasional dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI.

“Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunda-tunda. Dengan kerja keras kita semua, diharapkan 1 Januari 2027 kebijakan ini sudah berlaku efektif,” kata AHY.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penindakan terhadap kendaraan ODOL tidak boleh berhenti di level sopir saja, tetapi harus mencakup pemilik kendaraan dan pengguna jasa logistik.

Baca Juga: Prabowo: Ada Tanah Jarang Bernilai Rp128 Triliun di Tambang Ilegal Bangka Belitung

“Ke depan kami ingin tanggung jawab itu tidak hanya pada pengemudi, tapi juga pemilik dan pengguna jasa. Tidak bisa semuanya dilepaskan seolah hanya sopir yang bersalah,” kata Dudy di Jakarta, Kamis (8/5).

Menhub menjelaskan, praktik pelanggaran ODOL seringkali terjadi karena pengguna jasa ingin menghemat biaya angkut, misalnya dengan hanya menyewa satu truk untuk muatan yang seharusnya dibawa dua truk.

Padahal, tindakan tersebut dilakukan secara sadar meskipun berisiko besar terhadap keselamatan. Ketika truk dipaksa membawa muatan berlebih, potensi rem blong dan kecelakaan fatal meningkat tajam, sehingga tanggung jawab hukum tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada sopir.

Menurut Dudy, banyak pengemudi berada dalam posisi tertekan secara ekonomi, sehingga pelanggaran ODOL seharusnya tidak semata-mata disalahkan kepada mereka sebagai pelaku lapangan.