Prabowo: Ada Tanah Jarang Bernilai Rp128 Triliun di Tambang Ilegal Bangka Belitung

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya temuan tanah jarang mengandung monasit bernilai ratusan triliun rupiah di kawasan tambang ilegal yang telah disita pemerintah di Bangka Belitung.

Elara | MataMata.com
Selasa, 07 Oktober 2025 | 07:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya temuan tanah jarang mengandung monasit bernilai ratusan triliun rupiah di kawasan tambang ilegal yang telah disita pemerintah di Bangka Belitung.

Menurut informasi dari Tim Media Presiden, potensi tersebut selama ini dikelola secara ilegal dengan memanfaatkan enam smelter yang kini sudah disita dan diserahkan kepada PT Timah Tbk.

“Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan 1 ton monasit bisa bernilai ratusan ribu dolar, bahkan sampai 200.000 dolar AS,” ujar Prabowo saat meninjau langsung penyitaan smelter ilegal di Bangka Belitung, Senin.

Presiden menjelaskan, nilai tersebut jika dikonversi ke mata uang rupiah setara sekitar Rp3,3 miliar per ton. Ia memperkirakan terdapat sekitar 40.000 ton monasit di kawasan tersebut.

Dengan perhitungan tersebut, potensi ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung mencapai sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp128 triliun.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dari enam perusahaan ilegal yang disita, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun, termasuk dari nilai monasit.

“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai potensi Rp300 triliun,” katanya.

Presiden menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Ia menegaskan, langkah ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, dan semua yang melanggar hukum,” tegasnya.

Prabowo juga berpesan agar kerja sama antarlembaga terus diperkuat demi melindungi kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga: 5 Pilihan Hotel Terbaik di Bugis Singapura Untuk Liburan Terbaik!

“Prestasi yang membanggakan, tolong diteruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla — teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perdagangan Budi Santoso siapkan 3 Permendag baru untuk ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy. Mulai 1 Januari 2...

news | 15:18 WIB

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB