Kepala BGN Harap Perpres Tata Kelola Program MBG Terbit Pekan Ini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah diselesaikan dan diharapkan terbit pada pekan ini.

Elara | MataMata.com
Rabu, 01 Oktober 2025 | 14:55 WIB
Dari kiri ke kanan; Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG di Jakarta, Jumat (9/5/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

Dari kiri ke kanan; Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG di Jakarta, Jumat (9/5/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

Matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah diselesaikan dan diharapkan terbit pada pekan ini.

“Sekarang sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10).

Ia menjelaskan, sejumlah ketentuan akan diatur dalam Perpres tersebut, antara lain standar kelayakan makanan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, penanganan korban keracunan, hingga pemenuhan kebutuhan rantai pasok.

Menurut Dadan, aturan itu penting segera diterbitkan guna memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh.

“Dukungan terhadap program MBG sudah sangat mendesak, tidak hanya terkait keamanan dan higienitas, tetapi juga pemenuhan rantai pasok yang semakin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Dadan melaporkan bahwa hingga 30 September 2025 terdapat 6.456 penerima manfaat MBG yang terdampak kasus keracunan. Atas kejadian itu, BGN menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).

“SPPG yang tidak mematuhi SOP dan menimbulkan kegaduhan kita tutup sementara sampai seluruh perbaikan dilakukan,” ucapnya.

Selain penutupan sementara, pemerintah juga memperketat seleksi penyuplai bahan baku makanan. Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), serta menyediakan alat sterilisasi untuk memastikan peralatan makan dalam kondisi steril.

Dadan menambahkan, sebagian besar kasus keracunan terjadi akibat ketidakpatuhan SPPG terhadap SOP yang ditetapkan, termasuk aturan pembelian bahan baku.
“Pembelian bahan baku harus dilakukan H-2 sebelum makanan disiapkan. Namun, masih ada SPPG yang membeli sejak H-4,” katanya. (Antara)

Baca Juga: UMKM Ikan di Tangsel Raup Untung Berkat Program Makan Bergizi Gratis

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kiper Cremonese, Emil Audero, dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia pada dua laga putaran keempat kualifikas...

news | 16:59 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan besaran dana mengendap pemerintah di Bank Indonesia (BI) tidak memiliki nilai...

news | 16:15 WIB

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

news | 15:15 WIB

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan insiden kebakaran yang melanda Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Satu Tower 1...

news | 13:15 WIB

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital resmi membekukan se...

news | 12:15 WIB

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) merupakan praktik umum yang t...

news | 11:30 WIB

Gelaran MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika pada 35 Oktober 2025 membawa dampak signifikan bagi sektor perhotelan di K...

news | 10:58 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan penyebab lamanya proses penetapan dan penahanan tersangka kasus dugaan ko...

news | 09:15 WIB

Perum Bulog menegaskan kesiapan menyediakan beras berkualitas dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (...

news | 08:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan menghentikan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbuk...

news | 07:00 WIB