Gubernur Jabar Hentikan SPPG Bermasalah Usai Kasus Keracunan MBG
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan menghentikan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam penyediaan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan menghentikan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam penyediaan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita hentikan SPPG yang mengakibatkan keracunan,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, menanggapi kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Terkait kematian seorang siswi SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Dedi menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Biarkan itu didalami oleh aparat penyidik dan kemudian didalami oleh hasil forensik,” ujarnya usai memberikan arahan kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar.
Siswi bernama Bunga Rahmawati (17) diketahui meninggal pada 30 September 2025 setelah mengalami gejala mual, muntah, dan kejang. Sebelumnya, ia ikut mengonsumsi makanan MBG pada 24 September 2025, hari ketika 121 siswa SMKN 1 Cihampelas mengalami gejala keracunan.
Meski begitu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menyatakan kematian Bunga tidak disebabkan oleh keracunan MBG, melainkan penyakit lambung yang dideritanya. (Antara)
- Share link:
Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...
Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...
KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...
Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....
DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...
Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...
Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...
KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...
Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...
