Malaysia Tegaskan Tetap Undang Trump ke KTT ASEAN meski Tuai Kritik

Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan mencabut undangan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, 2628 Oktober 2025.

Elara | MataMata.com
Senin, 29 September 2025 | 10:07 WIB
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil. /ANTARA/Virna P Setyorini/aa.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil. /ANTARA/Virna P Setyorini/aa.

Matamata.com - Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan mencabut undangan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, 26–28 Oktober 2025.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menuturkan, kehadiran Trump justru menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia Tenggara dalam menyampaikan posisi tegas terkait isu Palestina.

"Beberapa orang bertanya mengapa pesan yang lebih jelas (dukungan untuk Palestina) tidak dikirim dengan tidak mengundang (Trump). Sebenarnya, mudah bagi kami untuk 'memboikot' (AS), tetapi pendekatan Perdana Menteri (Anwar Ibrahim) dalam banyak hal adalah bahwa kita perlu dialog," ujar Fahmi, dikutip dari BERNAMA, di Kuala Lumpur, Senin.

Menurutnya, forum ASEAN akan memberi ruang bagi negara-negara peserta untuk berbicara terbuka mengenai dukungan terhadap Palestina sekaligus mengkritisi kemunafikan sebagian pihak dalam menyikapi isu tersebut.

Fahmi menambahkan, kehadiran Trump datang pada waktu yang tepat, mengingat semakin banyak negara di dunia yang mendukung kemerdekaan Palestina dari penindasan Israel.

“Dalam beberapa hari terakhir, banyak negara — seperti yang telah kita lihat dalam perdebatan (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) — telah terlibat dalam diskusi yang sangat panas, tidak hanya tentang gencatan senjata tetapi juga tentang mengakhiri perang di Gaza," jelasnya.

Ia menilai momentum KTT ASEAN tahun ini penting untuk mempertemukan Trump dengan para pemimpin Asia Tenggara, sehingga dialog langsung dapat berlangsung.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmen negaranya untuk memanfaatkan setiap forum diplomatik dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Anwar menyatakan Malaysia akan tetap konsisten membela kebenaran dengan langkah strategis.

Selain Trump, pemimpin dari Asia, Eropa, Kanada, Afrika, hingga Amerika Latin juga dijadwalkan hadir di Kuala Lumpur.

Namun, undangan terhadap Trump menuai kritik. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menilai Trump dan AS sebagai pendukung kejahatan kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia berpendapat pembatalan undangan akan menjadi sinyal kuat atas penolakan Malaysia terhadap genosida di Gaza.

Baca Juga: Cegah Keracunan, Zulhas Wajibkan Dapur Program Makan Bergizi Gratis Bersertifikat Higienis

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi d...

news | 17:00 WIB

Polda Metro Jaya memastikan proses pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar Hasiholan (RH), dan Ti...

news | 16:15 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap melaksanakan uji jalan program B50, bahan bakar nabati dengan kan...

news | 14:15 WIB

Juru Bicara Hashim Djojohadikusumo, Ariseno Ridhwan, meminta publik mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Ha...

news | 13:00 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta para kepala daerah untuk ...

news | 10:15 WIB

Dewan Pers menegaskan bahwa konten yang diunggah melalui media sosial milik perusahaan pers tetap tergolong produk jurna...

news | 09:00 WIB

Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai kebijakan ekonomi Menteri Keuangan Purbaya Yudh...

news | 08:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan dua area pertambangan PT Freeport Indonesia, yakni Deep Mil...

news | 07:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan Mahkamah Konst...

news | 06:00 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memulangkan sebanyak 300 warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran Indonesia (P...

news | 16:00 WIB