Pertamina Pastikan Impor BBM untuk SPBU Swasta Tak Cari Untung, Harga Konsumen Diharapkan Stabil

matamata.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor bahan bakar minyak (BBM) tambahan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Ia berharap langkah itu dapat menjaga kestabilan harga BBM di tingkat konsumen.

"Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S (kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas) lainnya. Jadi, banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting," kata Simon di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa badan usaha pemilik SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil, menyetujui skema impor tambahan melalui Pertamina. Pasokan tersebut berada di luar kuota impor yang sudah ditetapkan pemerintah.

Tahun 2025, kuota impor untuk masing-masing SPBU swasta naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tambahan kuota itu belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga dalam beberapa pekan terakhir sejumlah SPBU swasta mengalami kehabisan stok BBM.

Kondisi ini bahkan membuat sebagian SPBU merumahkan pekerja, sementara sebagian lainnya mencari alternatif pemasukan dengan berjualan makanan ringan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar impor BBM di luar kuota dilakukan melalui Pertamina dengan skema business to business (B2B). Usulan itu pun disetujui oleh pemilik SPBU swasta.

Terkait mekanisme, Simon menekankan bahwa Pertamina akan menjalankan proses secara terbuka dan transparan.

"Saya sudah sampaikan, terbuka untuk semua untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama. Jadi, kami melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanismenya secara B2B. Yang pasti, jangan sampai membebani dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kami harapkan harga ke konsumen tidak berubah," ujarnya.

Simon menambahkan, impor tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan pihak swasta.

Baca Juga: Menteri Keuangan Ingatkan Risiko Amnesti Pajak Berulang

"Mekanisme kita lakukan dengan baik dan tentunya badan usaha swasta juga bisa sustainable operasionalnya dan secara komersial tetap masuk," kata Simon. (Antara)