Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN Dony Oskaria menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus.
Matamata.com - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN Dony Oskaria melaporkan proses transisi di Kementerian BUMN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam.
Pertemuan berlangsung beberapa jam sebelum Presiden Prabowo berangkat menuju Osaka, Jepang, melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 23.00 WIB.
“(Saya) melaporkan semua berjalan dengan baik terutama di Danantara, dan BUMN juga sudah terjadi apa namanya serah terima ya,” ujar Dony usai bertemu Presiden Prabowo.
Dony, yang juga menjabat sebagai COO Danantara, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai peleburan Kementerian BUMN ke dalam struktur Danantara. “Nggak dibahas,” katanya singkat.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo belum memberikan arahan terkait wacana peleburan tersebut. “Saya belum mendapatkan arahan, yang penting kita jalan dulu,” ucap Dony.
Lebih lanjut, Dony memastikan seluruh program dan tugas yang telah dijalankan oleh Erick Thohir selama menjabat sebagai Menteri BUMN akan terus dilanjutkan. “Kita pastikan bahwa semua berjalan dengan baik,” tegasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya memberhentikan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN pada Rabu (17/9) sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029. Dalam Keppres tersebut, Erick ditugaskan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menunjuk Dony Oskaria, yang semula menjabat Wakil Menteri BUMN, sebagai Plt. Menteri BUMN hingga ditetapkannya menteri definitif. Penunjukan itu tertuang dalam surat pemberitahuan dari Menteri Sekretaris Negara bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025 tertanggal 17 September 2025.
Surat tersebut beredar pada Jumat (19/9) dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Antara)
Baca Juga: Menteri Keuangan Ingatkan Risiko Amnesti Pajak Berulang