Kritik 'Ekonomi Serakah', Presiden Prabowo Paparkan Visi Transformasi RI di Davos

Di WEF Davos 2026, Presiden Prabowo ungkap strategi sikat 'greed economy' (ekonomi serakah) dan pamerkan Danantara sebagai mesin baru ekonomi RI.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 23 Januari 2026 | 10:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto berpidato secara khusus di acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall WEF, Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto berpidato secara khusus di acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall WEF, Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan strategi besar pemerintahannya dalam mengelola Indonesia di hadapan para pemimpin dunia dan pakar ekonomi pada sesi pidato spesial Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk menerapkan standar internasional dalam setiap kebijakan, mulai dari pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga program hilirisasi sumber daya alam.

"Kami menjalankan Indonesia dengan standar internasional. Dari program sosial, kebijakan hilirisasi, hingga upaya mencapai kemandirian pangan dan energi, semuanya berjalan di bawah pengawasan ketat para ahli," tegas Presiden Prabowo.

Danantara dan Efisiensi BUMN Presiden menjelaskan bahwa pembentukan Danantara, yang kini mengelola aset senilai US$ 1 triliun, adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia mitra sejajar bagi negara-negara maju.

Danantara didesain untuk membiayai industri masa depan dengan manajemen kelas dunia.

"Kami akan merampingkan 1.044 BUMN menjadi maksimal 300 perusahaan saja melalui rasionalisasi. Kami menghapus inefisiensi dan menerapkan tata kelola terbaik. Saya bahkan mengizinkan Danantara merekrut otak-otak terbaik dunia, termasuk ekspatriat asing, untuk memimpin," ujarnya.

Perangi 'Greed Economy' Selain ekonomi makro, Presiden menyoroti pentingnya penegakan hukum untuk membersihkan iklim usaha.

Ia mengungkapkan bahwa pada masa awal pemerintahannya, sejumlah penyelewengan besar di sektor BBM dan minyak sawit telah dibongkar.

"Tahun pertama pemerintahan bekerja, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang-tambang ilegal. Ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya sebagai greed economy atau ekonomi yang serakah," kata Presiden disambut perhatian para delegasi.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Menutup paparannya, Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan kesejahteraan akar rumput.

Baca Juga: Tangkis Pernyataan Trump, China Beberkan Data Dominasi Energi Angin Dunia

Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang kini tengah berjalan, antara lain:

  • Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
  • Sekolah Rakyat (SR) dan renovasi infrastruktur pendidikan secara masif.
  • Pembangunan kampus baru berstandar dunia dan sekolah unggulan terintegrasi.

Presiden meyakini bahwa dengan kombinasi antara ketegasan hukum, efisiensi investasi melalui Danantara, dan penguatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan memberikan kejutan positif bagi komunitas global. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons tuntutan BEM SI Jateng terkait melemahnya nilai tukar rupiah hingga Rp18.000 per dolar...

news | 14:08 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman melaporkan 300 perusahaan kelapa sawit ke Satgas Pangan Polri karena sengaja menahan harga TB...

news | 12:45 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan aturan skema bagi hasil sektor pertambangan minerba tidak akan berubah selamany...

news | 12:15 WIB

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan penanaman integritas sejak dini adalah kunci pencegahan korupsi PPDB, di...

news | 11:45 WIB

Nilai tukar rupiah hari ini melemah ke level Rp18.107 per dolar AS pada Senin pagi. Simak analisis pemicunya mulai dari ...

news | 10:30 WIB

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan eks Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba t...

news | 10:30 WIB

Komisi IX DPR RI mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional melakukan moratorium pembangunan dapur baru demi menjaga ku...

news | 08:30 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendesak regulasi tegas berupa denda bagi importir yang menimbun barang di pelabuhan guna me...

news | 16:11 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal kalangan sipil yang bisa mengisi jabatan nonop...

news | 13:19 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin program Makan Bergizi Gratis tidak akan menekan fiskal nasional. Defisit ...

news | 13:07 WIB