MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Harus Fokus Urus Kementerian

Matamata.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wakil menteri (wamen) dilarang merangkap jabatan, sebagaimana halnya menteri, agar dapat fokus menjalankan tugas di kementerian.

Ketentuan ini tertuang dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pleno MK, Kamis (28/8).

"Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian," ujar Enny.

Melalui putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan advokat Viktor Santoso Tandiasa. MK menegaskan wamen dilarang menjabat sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD.

Sebelumnya, larangan rangkap jabatan hanya berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, MK kini secara eksplisit memasukkan frasa “wakil menteri” dalam norma pasal tersebut.

Enny menjelaskan, putusan ini berakar pada Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang sebenarnya sudah menegaskan larangan serupa. “Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019,” katanya.

Meski demikian, setelah putusan tahun 2019 tersebut, masih ditemukan wamen yang merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris BUMN. Kondisi ini yang kemudian dijadikan dalil oleh Viktor dalam permohonannya.

MK menilai larangan rangkap jabatan wamen sejalan dengan Pasal 33 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang juga diakomodasi dalam revisi UU BUMN terbaru. “Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian,” tegas Enny.

Enny juga menyinggung aturan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, yang mensyaratkan seorang komisaris harus memiliki waktu cukup untuk melaksanakan tugas. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan konflik kepentingan.

Dari perkara ini, MK hanya mengabulkan permohonan Viktor sebagian. Sementara itu, permohonan yang diajukan bersama pengemudi ojek daring Didi Supandi ditolak karena Didi dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.

Baca Juga: Prabowo: Pengusaha Perusak Hutan dan Mangkir Pajak Tak Akan Dibiarkan

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai:

"Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD." (Antara)