Prabowo Beri Arahan Geostrategi ke Pimpinan TNI di Istana Merdeka, Ini Poin Utamanya
Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas bahas rencana geostrategi Indonesia bersama pimpinan TNI di Istana Merdeka. Simak detail arahannya.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis mengenai rencana geostrategi Indonesia ke depan dalam rapat terbatas bersama pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan rutin tersebut dilakukan bertepatan dengan hari libur nasional peringatan Isra Mi'raj.
"Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama pejabat utama TNI, di antaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara," ujar Teddy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Teddy menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi, Presiden menekankan arahan terkait strategi pertahanan dan keamanan serta rencana geostrategi mendatang. Meski demikian, detail spesifik mengenai rencana tersebut tidak diungkapkan ke publik.
Berdasarkan dokumentasi resmi Sekretariat Presiden, rapat dilakukan secara melingkar di meja bundar. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Di hadapan Presiden, hadir sejumlah pimpinan teras TNI, termasuk Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Sejumlah perwira tinggi dari jajaran asisten perencanaan dan anggaran tiap matra juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menyatakan bahwa agenda ini merupakan bagian dari peran berkala Kepala Negara untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional melalui komunikasi langsung dengan pimpinan militer.
"Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas matra serta modernisasi pertahanan yang berkelanjutan demi kepentingan nasional," tulis keterangan resmi tersebut. (Antara)
- Share link:
Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...
Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...
KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...
Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...
Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...
Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...
