Prabowo: Pengusaha Perusak Hutan dan Mangkir Pajak Tak Akan Dibiarkan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya terhadap para pengusaha yang merusak hutan lindung sekaligus mangkir dari kewajiban membayar pajak, meskipun sudah mendapat berbagai fasilitas dari negara.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) meninjau pameran Apkasi Otonomi Expo 2025: Trade, Tourism, Investment, and Procurement di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) meninjau pameran Apkasi Otonomi Expo 2025: Trade, Tourism, Investment, and Procurement di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya terhadap para pengusaha yang merusak hutan lindung sekaligus mangkir dari kewajiban membayar pajak, meskipun sudah mendapat berbagai fasilitas dari negara.

"Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU (hak guna usaha). Berarti, bumi, air kita kasih, kredit dari bank pemerintah. Sudah dikasih, dikasih, masih melanggar, masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu, bahkan ada yang di hutan lindung, (mereka) menganggap Pemerintah Indonesia itu bisa gue atur," kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).

Prabowo mengungkapkan, hingga pertengahan Agustus 2025 pemerintah telah berhasil mengambil alih kembali 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal. Angka tersebut terus bertambah menjadi 3,2 juta hektare, dan ditargetkan mencapai 3,7 juta hektare pada September 2025.

"Saya sudah laporan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintahan saya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15 (Agustus). Hari ini, sudah 3,2 juta, akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektare, mungkin September akan menjadi 3,7 hektare sudah kami kuasai kembali di tangan Pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Ia menegaskan tidak ada kompromi bagi pengusaha yang melanggar aturan.
"Enggak ada pemutihan-pemutihan. Enak aja, udah melanggar menjadi diputihkan. Ganti rugi yang benar. Kalau tidak ganti rugi, ya saya ambil, dan katanya, laporannya masih banyak lagi yang melanggar. Apa boleh buat. Belum lagi tambang-tambang yang nggak ada izin, sudah saya kasih perintah untuk diamankan semua itu," ucapnya.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Prabowo menegaskan, kebijakan ini berpijak pada konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

"Kita buktikan, dengan kita berpegang kepada Pasal 33, kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45, kita sudah mencapai titik-titik yang penting," tutur Prabowo.  (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pendaftaran Manajer Kopdes Merah Putih 2026 tembus 220 ribu orang dalam 4 hari. Simak update progres pembangunan dan reg...

news | 14:15 WIB

Jamintel Kejaksaan Agung ajak masyarakat awasi program Makan Bergizi Gratis. Laporkan makanan basi atau tak layak lewat ...

news | 13:25 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti tegaskan sanksi bagi pengawas TKA yang melanggar aturan, termasuk oknum yang Live TikTok dan me...

news | 12:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengawali kunker di Papua Tengah dengan atribut adat. Agenda utama meliputi peninjauan Ban...

news | 11:43 WIB

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Leb...

news | 10:30 WIB

Pakar ekonomi UGM dan Unima menilai kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 sebagai langkah koreksi wajar di te...

news | 09:15 WIB

Kementerian Kebudayaan peringati 71 tahun KAA. Menbud Fadli Zon tekankan pentingnya budaya untuk perdamaian dunia dan us...

news | 08:15 WIB

Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menekankan pentingnya harmoni nasional dan daerah usai mengikuti retret Lemhannas 2026...

news | 07:15 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani persilakan warga cek stok beras di gudang. Per April 2026, cadangan beras nasional menc...

news | 06:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman sebut ekspor CPO RI melonjak 26,40% di awal 2026. Indonesia kini kuasai 60% pasar sawit dunia...

news | 12:35 WIB