Selandia Baru KajI Pengakuan Palestina, Keputusan Final September

Selandia Baru tengah mempertimbangkan langkah untuk mengakui kedaulatan negara Palestina dan akan memutuskan dalam waktu satu bulan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Winston Peters pada Senin (11/8).

Elara | MataMata.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 22:26 WIB
Selandia Baru KajI Pengakuan Palestina, Keputusan Final September

Selandia Baru KajI Pengakuan Palestina, Keputusan Final September

matamata.com - Selandia Baru tengah mempertimbangkan langkah untuk mengakui kedaulatan negara Palestina dan akan memutuskan dalam waktu satu bulan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Winston Peters pada Senin (11/8).

Peters mengungkapkan, isu tersebut telah dibahas dalam rapat kabinet pada hari yang sama. “Pemerintah akan secara resmi mempertimbangkan langkah ini dan mengambil keputusan pada September,” ujarnya, seperti dilaporkan Radio New Zealand.

Rencananya, Peters akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada akhir September untuk menyampaikan sikap resmi pemerintah. Meski pengumuman ini tidak mengubah posisi Selandia Baru terkait Gaza maupun status kenegaraan Palestina, tenggat waktu tersebut dinilai mengisyaratkan potensi Wellington mengikuti langkah sejumlah negara Barat yang bergerak menuju pengakuan resmi.

Langkah ini bertepatan dengan keputusan Australia yang akan mengakui Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB bulan depan. Prancis sebelumnya juga menyatakan niat serupa, sementara Inggris menegaskan akan mendukung pengakuan negara Palestina jika Israel gagal memenuhi persyaratan tertentu.

Peters menegaskan, krisis kemanusiaan di Gaza layak menjadi prioritas agenda global. “Selandia Baru telah memberikan perhatian secara cermat, metodis, dan penuh pertimbangan terhadap isu ini,” katanya.

“Kami akan mempertimbangkan fakta di lapangan yang memburuk dengan cepat, perbedaan pandangan di antara mitra dekat kami terkait pengakuan ini, serta sikap sejumlah negara Arab yang menegaskan bahwa Hamas harus melucuti senjata dan tidak boleh memiliki peran di pemerintahan Palestina di masa depan,” tambahnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR mendesak Kemenkes dan BNPB mengoptimalkan penanganan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes m...

news | 15:50 WIB

Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 sebesar 30 kg per penerima untuk menstab...

news | 15:12 WIB

Pemerintah menambah 150 ribu ton SPHP jagung dari stok Bulog untuk menjaga stabilitas harga pakan bagi peternak unggas U...

news | 13:51 WIB

Ketua DPR Puan Maharani mendesak aparat menyelidiki lahan bekas karhutla yang dialihfungsikan jadi kebun sawit. Polri te...

news | 13:15 WIB

Perum Bulog siap salurkan bantuan pangan beras periode Oktober-Desember 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Stok cadang...

news | 12:45 WIB