Kemenkeu: Realisasi Utang Pemerintah Januari 2026 Capai Rp127,3 Triliun

matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun pada Januari 2026. Angka ini setara dengan 15,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa realisasi awal tahun ini sebenarnya menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada Januari 2025, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen dari target.

"Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun. Perkembangan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," ujar Juda dalam konferensi pers "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Selain utang, pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp22,2 triliun, atau 15,6 persen dari target. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran secara keseluruhan per akhir Januari tercatat sebesar Rp105,06 triliun (15,2 persen dari target Rp699,15 triliun).

Kondisi Defisit APBN Di sisi lain, APBN per 31 Januari 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun, atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini terjadi meskipun pendapatan negara tumbuh positif sebesar 20,5 persen (yoy) dengan nilai Rp172,7 triliun.

Tingginya aktivitas belanja negara yang mencapai Rp227,3 triliun (tumbuh 25,7 persen yoy) menjadi faktor utama pendorong defisit tersebut. Kondisi ini juga menyebabkan keseimbangan primer berada pada posisi defisit Rp4,2 triliun.

Meski demikian, Wamenkeu menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dijalankan secara hati-hati (prudent) dan adaptif untuk menjaga kredibilitas pasar.

"Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan tetap mengedepankan disiplin strategi untuk menjaga keberlanjutan utang pemerintah," pungkasnya. (Antara)