Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, menekankan pentingnya adab di tengah gempuran teknologi digital. Menurutnya, meski akses terhadap ilmu pengetahuan kini sangat mudah didapat melalui teknologi

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Februari 2026 | 08:15 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid dalam acara di DPP PKB, Jakarta, Senin (23/2/2026). ANTARA/HO-PKB

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid dalam acara di DPP PKB, Jakarta, Senin (23/2/2026). ANTARA/HO-PKB

Matamata.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, menekankan pentingnya adab di tengah gempuran teknologi digital. Menurutnya, meski akses terhadap ilmu pengetahuan kini sangat mudah didapat melalui teknologi, namun sosok guru yang mampu mengajarkan adab tetap tidak tergantikan.

"Mencari orang cerdas itu mudah, tetapi mencari orang beradab itu sulit. Hari ini guru ilmu sangat mudah dicari; ChatGPT, AI, dan teknologi digital tersedia di genggaman. Akan tetapi, guru adab tidak bisa dicari sembarangan. Perlu istikharah, sanad, dan keteladanan," ujar pria yang akrab disapa Cak Udin ini di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Kitab Kuning sebagai Kompas Politik Cak Udin menjelaskan bahwa PKB memilih kembali kepada warisan ulama sebagai kompas perjuangan. Hal ini menjadi respons atas dinamika politik Indonesia yang dinilai semakin kompleks, pragmatis, dan transaksional.

Sebagai langkah konkret, PKB mewajibkan kader untuk mengkaji kitab Adabul 'Alim wal Muta’allim karya pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari. Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi moral kader partai berlambang bola dunia tersebut.

Dua Alasan Strategis Ada dua alasan utama mengapa PKB memilih mengkaji karya pemikiran Mbah Hasyim. Pertama, sebagai bentuk komitmen intelektual. PKB ingin seluruh kadernya layak disebut sebagai santri Hadratussyaikh, bukan hanya secara historis, tetapi juga secara nilai dan spirit perjuangan.

Kedua, sebagai bentuk tanggung jawab ideologis dalam menjaga dan membesarkan Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi bentukan K.H. Hasyim Asy'ari.

"Sepelik apa pun dunia politik Indonesia, kami masih punya kendali. Kendali itu adalah kitab kuning karya para ulama, dan NU itu adalah 'kitab kuning' terbesar Mbah Hasyim. Itulah pemandu kami," tegas Cak Udin.

Ia juga menambahkan bahwa tidak banyak partai politik yang berani menjadikan kitab kuning sebagai arah perjuangan di era modern seperti saat ini. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 mencapai Rp22,6 t...

news | 07:15 WIB

Pemerintah Provinsi Riau menerima tambahan dukungan logistik sebanyak 15 ton garam semai untuk memperkuat Operasi Modifi...

news | 06:00 WIB

Perum Bulog bakal bangun gudang 2-3 hektare di Kampung Haji Arab Saudi. Fasilitas ini akan jadi kawasan berikat untuk du...

news | 17:15 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung siapkan insentif pajak bagi mal yang beri diskon selama Ramadan 2026. Simak cerita Pramono so...

news | 17:15 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta pemerintah menunda impor 105 ribu mobil dari India. Simak alasan penundaan dan rinci...

news | 16:00 WIB

Kemenkeu melaporkan pembiayaan utang Januari 2026 sebesar Rp127,3 triliun. Simak detail realisasi APBN dan alasan penuru...

news | 15:15 WIB

BGN bantah kabar pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sahur. Simak jadwal resmi distribusi MBG selama Ramadan 1447 ...

news | 14:15 WIB

LPPOM MUI kritik potensi pengecualian sertifikasi halal dalam MoU dagang RI-AS. Seskab Teddy tegaskan aturan halal tetap...

news | 11:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di bank hingga September 2026 untuk ja...

news | 10:15 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi laporkan fasilitas jet pribadi dari OSO ke KPK. Simak alasan Menag laporkan dugaan gratifika...

news | 09:00 WIB