BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) senilai Rp1.297 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Februari 2026 | 09:00 WIB
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk segera menyusun rencana induk (master plan) perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Langkah ini diambil guna memitigasi dampak perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir.

"Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta, Senin (23/2).

Didit menjelaskan, penyusunan rencana induk ini dilakukan secara kolaboratif. BOPPJ menggandeng kementerian/lembaga terkait, akademisi dari berbagai universitas, hingga tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanahan, dan kelautan.

"Kami bekerja sama dengan tim lintas sektoral untuk memastikan ekosistem dan keberlangsungan hidup di sana terjaga," tambahnya.

Proyek strategis ini mencakup pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 535 kilometer. Infrastruktur raksasa ini diproyeksikan mampu melindungi sekitar 50 juta penduduk di sepanjang Pantura yang kini terancam kenaikan permukaan air laut rata-rata 5 sentimeter per tahun.

Presiden Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah sangat mendesak. Apalagi, kawasan Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional yang menampung 60 persen industri serta lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa," tegas Presiden dalam keterangannya.

Pembangunan Giant Sea Wall kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terkait pendanaan, pemerintah akan menawarkan sejumlah fase pembangunan kepada negara mitra dengan fokus skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek yang sejatinya sudah direncanakan sejak 1995 ini diperkirakan membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Baca Juga: Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit

Meski merupakan proyek jangka panjang yang melintasi beberapa periode kepemimpinan, Presiden menekankan pentingnya memulai langkah konkret saat ini demi keselamatan masa depan bangsa. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas membela kebijakan kuota haji sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa. Sidang praperadila...

news | 13:13 WIB

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, menekankan pentingnya adab d...

news | 08:15 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 mencapai Rp22,6 t...

news | 07:15 WIB

Pemerintah Provinsi Riau menerima tambahan dukungan logistik sebanyak 15 ton garam semai untuk memperkuat Operasi Modifi...

news | 06:00 WIB

Perum Bulog bakal bangun gudang 2-3 hektare di Kampung Haji Arab Saudi. Fasilitas ini akan jadi kawasan berikat untuk du...

news | 17:15 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung siapkan insentif pajak bagi mal yang beri diskon selama Ramadan 2026. Simak cerita Pramono so...

news | 17:15 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta pemerintah menunda impor 105 ribu mobil dari India. Simak alasan penundaan dan rinci...

news | 16:00 WIB

Kemenkeu melaporkan pembiayaan utang Januari 2026 sebesar Rp127,3 triliun. Simak detail realisasi APBN dan alasan penuru...

news | 15:15 WIB

BGN bantah kabar pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sahur. Simak jadwal resmi distribusi MBG selama Ramadan 1447 ...

news | 14:15 WIB

LPPOM MUI kritik potensi pengecualian sertifikasi halal dalam MoU dagang RI-AS. Seskab Teddy tegaskan aturan halal tetap...

news | 11:15 WIB