BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) senilai Rp1.297 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Februari 2026 | 09:00 WIB
BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo

BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo

matamata.com - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk segera menyusun rencana induk (master plan) perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Langkah ini diambil guna memitigasi dampak perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir.

"Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta, Senin (23/2).

Didit menjelaskan, penyusunan rencana induk ini dilakukan secara kolaboratif. BOPPJ menggandeng kementerian/lembaga terkait, akademisi dari berbagai universitas, hingga tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanahan, dan kelautan.

"Kami bekerja sama dengan tim lintas sektoral untuk memastikan ekosistem dan keberlangsungan hidup di sana terjaga," tambahnya.

Proyek strategis ini mencakup pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 535 kilometer. Infrastruktur raksasa ini diproyeksikan mampu melindungi sekitar 50 juta penduduk di sepanjang Pantura yang kini terancam kenaikan permukaan air laut rata-rata 5 sentimeter per tahun.

Presiden Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah sangat mendesak. Apalagi, kawasan Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional yang menampung 60 persen industri serta lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa," tegas Presiden dalam keterangannya.

Pembangunan Giant Sea Wall kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terkait pendanaan, pemerintah akan menawarkan sejumlah fase pembangunan kepada negara mitra dengan fokus skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek yang sejatinya sudah direncanakan sejak 1995 ini diperkirakan membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Baca Juga: Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit

Meski merupakan proyek jangka panjang yang melintasi beberapa periode kepemimpinan, Presiden menekankan pentingnya memulai langkah konkret saat ini demi keselamatan masa depan bangsa. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Nilai ekspor kecap Indonesia Januari-Agustus 2026 tembus Rp340 Miliar. Pasar Australia dan Malaysia mendominasi berkat t...

news | 12:56 WIB

Veda Ega Pratama cetak sejarah jadi pembalap Indonesia pertama yang raih pole position di Moto3 GP Australia 2026. Simak...

news | 12:54 WIB

PBB merasa sangat khawatir atas eskalasi kekerasan dan pemblokadean Tepi Barat oleh Israel usai serangan penembakan yang...

news | 11:00 WIB

Presiden AS Donald Trump berencana mencabut tarif impor 50 persen atas barang Kanada guna mengamankan suara Partai Repub...

news | 10:30 WIB

MILLS meluncurkan koleksi Spring/Summer 2027 bertajuk 'Next Inheritance'. Menghadirkan teknologi seamless MILLS SIGNATUR...

news | 10:00 WIB