BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) senilai Rp1.297 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Februari 2026 | 09:00 WIB
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk segera menyusun rencana induk (master plan) perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Langkah ini diambil guna memitigasi dampak perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir.

"Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta, Senin (23/2).

Didit menjelaskan, penyusunan rencana induk ini dilakukan secara kolaboratif. BOPPJ menggandeng kementerian/lembaga terkait, akademisi dari berbagai universitas, hingga tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanahan, dan kelautan.

"Kami bekerja sama dengan tim lintas sektoral untuk memastikan ekosistem dan keberlangsungan hidup di sana terjaga," tambahnya.

Proyek strategis ini mencakup pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 535 kilometer. Infrastruktur raksasa ini diproyeksikan mampu melindungi sekitar 50 juta penduduk di sepanjang Pantura yang kini terancam kenaikan permukaan air laut rata-rata 5 sentimeter per tahun.

Presiden Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah sangat mendesak. Apalagi, kawasan Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional yang menampung 60 persen industri serta lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa," tegas Presiden dalam keterangannya.

Pembangunan Giant Sea Wall kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terkait pendanaan, pemerintah akan menawarkan sejumlah fase pembangunan kepada negara mitra dengan fokus skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek yang sejatinya sudah direncanakan sejak 1995 ini diperkirakan membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Baca Juga: Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit

Meski merupakan proyek jangka panjang yang melintasi beberapa periode kepemimpinan, Presiden menekankan pentingnya memulai langkah konkret saat ini demi keselamatan masa depan bangsa. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Polda Aceh mengeluarkan imbauan keras menjelang Piala Dunia 2026. Kapolda Aceh menegaskan larangan judi bola, konvoi di ...

news | 11:08 WIB

Kemendikdasmen menyalurkan bantuan 100 paket school kit dan layanan trauma healing bagi murid korban kebakaran di Kemayo...

news | 10:30 WIB

DPR mendesak Kemenekraf segera melobi Kemenkeu untuk menunda penerapan tarif pajak normal PP 20/2026 bagi pelaku industr...

news | 10:15 WIB

Menlu RI Sugiono menyambut kunjungan resmi Menlu Turkiye Hakan Fidan di Jakarta. Simak agenda lengkap mulai dari target ...

news | 09:42 WIB

KPK mendalami mekanisme pengisian kuota haji di PT Maktour milik Fuad Hasan Masyhur. Empat staf diperiksa, sementara Fua...

news | 06:15 WIB

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen mengkaji matang wacana bahasa Prancis masuk kurikulum sekolah agar tidak mengorb...

news | 16:08 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan adalah hak rakyat dan petani. Kerangka 33 regulasi disiapkan de...

news | 16:02 WIB

PLN menegaskan tarif listrik periode April-Juni 2026 tidak naik. Simak penjelasan PLN terkait tagihan netizen yang melon...

news | 15:56 WIB

Gerindra puji sikap elegan Megawati Soekarnoputri yang tetap hormati Presiden Prabowo meski tak berkoalisi, kontraskan d...

news | 13:47 WIB

Ratusan sopir ojol padati PN Jakarta Pusat demi dukung Nadiem Makarim yang jalani sidang pleidoi kasus korupsi Chromeboo...

news | 11:00 WIB