BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) senilai Rp1.297 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Februari 2026 | 09:00 WIB
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk segera menyusun rencana induk (master plan) perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Langkah ini diambil guna memitigasi dampak perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir.

"Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta, Senin (23/2).

Didit menjelaskan, penyusunan rencana induk ini dilakukan secara kolaboratif. BOPPJ menggandeng kementerian/lembaga terkait, akademisi dari berbagai universitas, hingga tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanahan, dan kelautan.

"Kami bekerja sama dengan tim lintas sektoral untuk memastikan ekosistem dan keberlangsungan hidup di sana terjaga," tambahnya.

Proyek strategis ini mencakup pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 535 kilometer. Infrastruktur raksasa ini diproyeksikan mampu melindungi sekitar 50 juta penduduk di sepanjang Pantura yang kini terancam kenaikan permukaan air laut rata-rata 5 sentimeter per tahun.

Presiden Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah sangat mendesak. Apalagi, kawasan Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional yang menampung 60 persen industri serta lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa," tegas Presiden dalam keterangannya.

Pembangunan Giant Sea Wall kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terkait pendanaan, pemerintah akan menawarkan sejumlah fase pembangunan kepada negara mitra dengan fokus skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek yang sejatinya sudah direncanakan sejak 1995 ini diperkirakan membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Baca Juga: Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit

Meski merupakan proyek jangka panjang yang melintasi beberapa periode kepemimpinan, Presiden menekankan pentingnya memulai langkah konkret saat ini demi keselamatan masa depan bangsa. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketum MUI Anwar Iskandar bertemu Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Al Amoudi. Indonesia tegaskan posisi tolak penjajahan ...

news | 15:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membentuk unit PJLP khusus untuk menangani populasi ikan sapu-sapu yang mer...

news | 14:00 WIB

Bareskrim Polri ungkap hasil mediasi kasus pencemaran nama baik Azizah Salsha. YouTuber Resbob dan Bigmo sepakat berdama...

news | 12:42 WIB

Kemenhub mengonfirmasi pilot dan 7 penumpang helikopter Airbus H130 PK-CFX meninggal dunia setelah jatuh di hutan Sekada...

news | 12:15 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan menginstruksikan SPPG untuk menyerap bahan pangan dari BUMDes dan UMKM desa guna mendukung p...

news | 11:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi dan LPG tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 atas arahan P...

news | 10:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia raih Swasembada Plus di tahun 2026. Stok beras Bulog tembus 4,8 juta ton...

news | 09:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman siapkan anggaran Rp5 triliun untuk program pompanisasi. Strategi Irigasi Perpompaan ini ditar...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera eksekusi tambang ilegal di kawasan hutan lin...

news | 07:15 WIB

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menegaskan Kerajaan menolak wilayahnya dijadikan basis serangan ke Iran dan menyerukan ...

news | 06:00 WIB