Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India

matamata.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105.000 unit mobil dari India yang diperuntukkan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penundaan ini dinilai perlu menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menjelaskan bahwa saat ini Presiden masih berada di luar negeri untuk kunjungan kerja. Ia meyakini Presiden akan membahas secara rinci dan mengkalkulasi ulang rencana tersebut, terutama terkait kesiapan industri otomotif dalam negeri.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa Presiden kemungkinan besar akan meminta pendapat ahli dan mengevaluasi apakah kebutuhan armada tersebut bisa dipenuhi oleh perusahaan manufaktur di dalam negeri.

Kontrak Impor dan Kritik Parlemen Sebelumnya, rencana impor besar-besaran ini mencuat setelah perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), mengumumkan kesepakatan suplai 35.000 unit Scorpio Pikup pada awal Februari lalu.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, kemudian mengonfirmasi bahwa total kendaraan yang akan diimpor mencapai 105.000 unit. Rinciannya terdiri dari 35.000 unit pikap 4x4 dari M&M, serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Rencana ini memicu kritik keras dari sejumlah anggota dewan. Anggota DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menilai langkah impor tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo yang gencar mengampanyekan penggunaan kendaraan produksi lokal, seperti Maung buatan PT Pindad.

"Rencana impor ini kontras dengan arahan Presiden yang mewajibkan menteri dan pejabat pemerintah menggunakan Maung. Kita harus konsisten menjaga semangat kemandirian industri nasional," ujar Iman.

Pihak DPR berharap pemerintah melakukan tinjauan ulang secara mendalam sebelum merealisasikan pengadaan armada dalam skala besar tersebut. (Antara)

Baca Juga: Kemenkeu: Realisasi Utang Pemerintah Januari 2026 Capai Rp127,3 Triliun