Kawendra: Kopdes Merah Putih Harus Tepat Sasaran dan Bebas Kebocoran

Matamata.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dengan penekanan pada pentingnya akurasi penyaluran dan transparansi pengawasan.

“Kalau bicara soal anggaran, kami di Komisi VI tentu akan mendukung, tapi dengan catatan peruntukannya harus jelas, pengawasannya harus klir supaya program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto bisa betul-betul sampai ke pihak yang semestinya, jangan sampai bocor di mana-mana,” ujar Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menilai, implementasi Kopdes Merah Putih harus berbasis data agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara presisi. Menurutnya, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pasar yang dinamis.

“Kalau di satu waktu permintaan terhadap produk tertentu menurun, koperasi harus bisa pivot ke produk lain yang lebih relevan. Dengan teknologi, kita bisa prediksi kebutuhan secara akurat. Ini kunci agar koperasi tetap hidup dan bergerak optimal,” ucapnya.

Selain itu, keterlibatan generasi muda desa juga dianggap krusial dalam pengembangan koperasi. Ia menegaskan perlunya ruang dan kepastian bagi anak muda agar mereka berkontribusi dalam membangun desa, bukan justru meninggalkannya.

“Kita ingin ekonomi desa tumbuh dari orang-orang desa sendiri. Kalau mereka sudah mumpuni, tarik kembali untuk bangun kampungnya. Koperasi bisa jadi jalan hidup yang nyata kalau ekosistemnya dibangun dengan serius,” kata Kawendra.

Ia juga menekankan agar pengoperasian Kopdes Merah Putih sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, melalui koperasi yang bersih, transparan, berbasis teknologi, dan memberikan dampak nyata.

Data dari Kementerian Koperasi menyebutkan, hingga 2024 terdapat 131.617 koperasi aktif dengan sekitar 30 juta anggota. Volume usaha koperasi tersebut mencapai Rp214 triliun dan menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.