Menkeu Purbaya Klarifikasi Pernyataannya yang Tuai Kontroversi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan atas sejumlah pernyataannya di awal masa jabatan yang menuai kritik publik.

Elara | MataMata.com
Selasa, 09 September 2025 | 17:30 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan atas sejumlah pernyataannya di awal masa jabatan yang menuai kritik publik.

Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Purbaya menegaskan bahwa ucapannya mengenai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi bukanlah pernyataan sembarangan, melainkan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap konsep ekonomi.

"Di awal, katanya saya ngomong yang sembarangan ya? Bukan begitu. Karena mereka nggak ngerti gimana konsep ekonomi. Nanti kita yang ngomong gitu, sombong lagi," ujarnya ketika ditanya terkait strategi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, strategi yang disusun berlandaskan pengalaman panjang sebagai ekonom serta hasil diskusi dengan Presiden dan para menteri terkait.

“Saya ekonom sudah lama, jadi kita kira-kira ngerti lah gimana cara memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Pak Presiden dan tim sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran publik soal inflasi, Purbaya menekankan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi nasional masih dalam batas aman.

“Kita punya potensi di kisaran 6,5 sampai 6,7 persen. Jadi masih jauh kalau mau bilang akan terjadi demand pull inflation. Belanja atau defisit APBN tidak otomatis menyebabkan inflasi,” tegasnya.

Purbaya juga meluruskan pernyataannya terkait tuntutan “17+8” yang sebelumnya dianggap meremehkan rakyat kecil. Ia mengaku maksud sebenarnya adalah menggambarkan bahwa tekanan ekonomi akan berdampak luas pada masyarakat.

“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Intinya, semakin cepat ekonomi pulih, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Itu yang kita kejar,” katanya.

Ia mengaku cukup terkejut melihat videonya sering dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Namun, ia menganggap dinamika itu bagian dari proses edukasi publik.

Baca Juga: Rais Aam PBNU Instruksikan Evaluasi Menyeluruh AKN NU Usai Polemik Peter Berkowitz

“Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi jelas maksud saya bukan membiarkan rakyat susah. Justru bagaimana semuanya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan masyarakat sejahtera bersama. Itu tujuan utama,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemensos siap meluluskan 453 siswa angkatan pertama Sekolah Rakyat tahun ini. Simak target ambisius pemerintah tampung 5...

news | 16:12 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan realisasi anggaran revitalisasi sekolah 2026 telah mencapai Rp2,6 triliun. Simak st...

news | 15:08 WIB

Menteri LH Jumhur Hidayat mendorong PSEL Palembang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Proyek yang ditargetkan ra...

news | 15:00 WIB

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Kemenag memperketat izin dan pengawasan pesantren buntut kasus keker...

news | 14:06 WIB

TNI AD dan Kemenko Pangan resmi berkolaborasi dalam mengelola sampah nasional. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak soroti d...

news | 12:55 WIB

Menag Nasaruddin Umar menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren. Kemenag bentuk Satuan P...

news | 12:26 WIB

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sektor industri pengolahan seperti nikel dan aluminium mendominasi 82,25% pa...

news | 11:56 WIB

Pasar kendaraan listrik (EV) di Indonesia melonjak tajam. Wamenaker Afriansyah Noor tegaskan komitmen Kemnaker siapkan S...

news | 11:46 WIB

KPK terus mendalami kasus korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Penyidik kini fokus menelusuri transaksi penu...

news | 09:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk membatas...

news | 08:15 WIB