Prabowo Tekankan Percepatan Program, Regulasi Tak Boleh Jadi Hambatan

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administratif maupun regulasi.

Elara | MataMata.com
Selasa, 09 September 2025 | 16:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administratif maupun regulasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah apa gitu ya, antara lain misalnya pangan, pangan apapun harus segera dilaksanakan," ujar Zulhas.

Zulhas menjelaskan, pemerintah saat ini berfokus pada dua agenda besar di sektor pangan, yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembangunan lahan baru untuk sawah. Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas meliputi Wanam (Papua), Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya.

"Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya," jelasnya.

Selain ketersediaan karbohidrat, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan protein. Menurut Zulhas, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun 20 ribu hektare tambak pada tahun ini.

“Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menambahkan bahwa percepatan juga dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Hal serupa berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang ditargetkan mencapai 100 desa pada tahun ini. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB