Prabowo Tekankan Percepatan Program, Regulasi Tak Boleh Jadi Hambatan

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administratif maupun regulasi.

Elara | MataMata.com
Selasa, 09 September 2025 | 16:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administratif maupun regulasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah apa gitu ya, antara lain misalnya pangan, pangan apapun harus segera dilaksanakan," ujar Zulhas.

Zulhas menjelaskan, pemerintah saat ini berfokus pada dua agenda besar di sektor pangan, yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembangunan lahan baru untuk sawah. Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas meliputi Wanam (Papua), Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya.

"Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya," jelasnya.

Selain ketersediaan karbohidrat, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan protein. Menurut Zulhas, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun 20 ribu hektare tambak pada tahun ini.

“Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menambahkan bahwa percepatan juga dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Hal serupa berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang ditargetkan mencapai 100 desa pada tahun ini. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indones...

news | 18:59 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak susunan menteri ...

news | 17:45 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR ...

news | 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak