Cak Imin: Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online Terancam Dicoret

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya tengah menelusuri penerima bantuan sosial (bansos) yang menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi secara daring (judol).

Elara | MataMata.com
Sabtu, 12 Juli 2025 | 16:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar saat ditemui usai acara PKB ECOGEN di Jakarta, Sabtu (12/7/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar saat ditemui usai acara PKB ECOGEN di Jakarta, Sabtu (12/7/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya tengah menelusuri penerima bantuan sosial (bansos) yang menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi secara daring (judol).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyatakan pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana bansos. Jika terbukti digunakan untuk aktivitas judi online, penerima akan dikenai sanksi tegas.

"Sanksinya bisa kami kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya," ujar Cak Imin saat ditemui usai menghadiri acara PKB ECOGEN di Jakarta, Sabtu (12/7).
Rencana pemberian sanksi terhadap penerima bansos yang terlibat judi daring sebelumnya juga telah disampaikan oleh Cak Imin dalam kesempatan berbeda di Jakarta, Selasa (8/7).

Langkah ini merupakan respons atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos ikut bermain judi online sepanjang tahun 2024.

Total dana yang disetorkan ke platform judol dari para penerima tersebut mencapai Rp957 miliar, dengan lebih dari 7,5 juta transaksi tercatat.

Kementerian Sosial menggandeng PPATK untuk memastikan penyaluran bansos tetap tepat sasaran, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hasil analisis rekening dari PPATK juga akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi efektivitas bantuan, mengingat banyak rekening penerima terindikasi pasif atau hanya digunakan untuk menerima transfer.

Per 1 Juli 2025, Kementerian Sosial mencatat lebih dari Rp20 triliun dana bantuan telah disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate...

news | 15:15 WIB

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaska...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuding adanya konspirasi antara China, Rus...

news | 13:00 WIB

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin prosesi "Jejak Banon" dalam rangkaian Hajad...

news | 11:15 WIB

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB
Tampilkan lebih banyak