Bapanas Usulkan Tambahan Anggaran Rp16 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan 2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (10/

Elara | MataMata.com
Sabtu, 12 Juli 2025 | 14:23 WIB
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. ANTARA/HO-Humas Bapanas

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. ANTARA/HO-Humas Bapanas

Matamata.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (10/7).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp79,4 miliar. Ia menegaskan pentingnya perencanaan anggaran sejak awal agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif.

"Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar Rp79.425.015.000," ujar Arief saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (12/7).

Arief menyebutkan, selama ini pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sering dilakukan setelah kondisi genting terjadi, sehingga proses eksekusinya membutuhkan waktu.

"Idealnya program seperti SPHP ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," ujarnya.

Ia menambahkan, stabilisasi harga membutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun, sementara bantuan pangan bisa mencapai kebutuhan 180.000 ton per bulan. Maka dari itu, perencanaan anggaran sejak awal dinilai krusial agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

"Misalnya, harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," jelas Arief.

Arief menegaskan, pihaknya hanya menyampaikan usulan terbaik. "Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tambahnya.

Terkait SPHP, Arief menjelaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog perlu digerakkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Saat ini, stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton.

“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” tegasnya.

Baca Juga: Pemenang Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Siap Bertanding di 'Miss World 2026', Ini Profilenya

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menilai langkah Bapanas sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Titiek. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB

BPP HIPMI siap menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi antara pengusaha muda Indonesia dengan Jerman menyusul ...

news | 10:55 WIB

China mendukung penuh kesepakatan damai tahap pertama antara AS dan Iran yang berujung pada pembukaan kembali Selat Horm...

news | 10:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah kabur saat dialog di UGM berakhir ricuh. Ia mengaku sempat dilempar botol hi...

news | 09:15 WIB

Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis target rampung Juli 202...

news | 08:30 WIB

Pemerintah tetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Simak rincian alokasi p...

news | 07:00 WIB

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia angkat bicara terkait hoaks yang mencatut namanya soal kenaikan harga Pertamax dan Sol...

news | 06:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik demi me...

news | 17:24 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sukses menggagalkan 11.542 penindakan barang ilegal senilai Rp7,71 triliun hing...

news | 17:21 WIB

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut koreksi IHSG hingga 40 persen membuat harga saham emiten RI sangat murah da...

news | 17:13 WIB