Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi dan Bansos Jadi Rp1.300 Triliun pada APBN 2026

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 29 Desember 2025 | 18:37 WIB
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

Matamata.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Suahasil menyebutkan anggaran belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat tersebut naik dari kisaran Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Terkait peningkatan anggaran dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun, itu merupakan belanja pemerintah pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ujar Suahasil di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12).

Ia menjelaskan bahwa alokasi tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggaran difokuskan pada berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan lainnya yang disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Dampak pada Transfer ke Daerah Peningkatan belanja pusat tersebut diakui berdampak pada penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Suahasil menyebut hal ini sebagai konsekuensi dari fokus belanja pusat yang lebih besar pada program masyarakat.

Meski demikian, Suahasil memastikan bahwa seluruh pihak telah siap menjalankan anggaran tahun depan. APBN 2026 telah ditetapkan DPR dan rincian alokasi untuk daerah sudah tercatat.

“Kementerian dan lembaga juga sudah menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), sehingga seluruh pihak siap menjalankan anggaran tahun 2026,” katanya.

Ia menambahkan, kesiapan tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai pada awal Januari serta penyaluran transfer ke daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menegaskan bahwa meskipun alokasi TKD menurun, pengelolaan keuangan negara tetap dilakukan secara terintegrasi.

“APBN dan APBD merupakan satu kesatuan, sehingga tetap kami pantau secara terpadu,” pungkas Suahasil. (Antara)

Baca Juga: Stok Beras Nasional Capai 3,39 Juta Ton, Pemerintah Targetkan Swasembada Gula 2026

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah terbitkan Inpres 3/2026 untuk perkuat stok jagung nasional. Target serap 1 juta ton jagung petani dengan HPP ...

news | 12:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau NTT Mart di Kupang untuk mendorong hilirisasi produk lokal seperti kopi, tenun, d...

news | 11:00 WIB

Wamendiktisaintek Stella Christie ungkap penyebab energi panas bumi di Indonesia belum optimal. Harga listrik geothermal...

news | 10:14 WIB

Aktor internasional Don Lee sampaikan terima kasih kepada Wagub Rano Karno atas dukungan Pemprov DKI Jakarta selama syut...

news | 09:15 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan 3,5 juta ton CPO untuk mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Simak dampak ekonomi da...

news | 08:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari Danantara untuk menekan biaya subsidi bunga KUR sebesar...

news | 07:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal memutar uang hingga Rp300 triliun di desa d...

news | 06:30 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 meski ada konflik Timur Tengah. Sima...

news | 15:15 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas formulasi harga BBM nonsubsidi bersama pengelola SPBU swasta menyusul lonjakan ha...

news | 14:30 WIB

Pemerintah pusat investasikan Rp3 triliun untuk pembangunan PSEL di TPA Tamangapa Makassar. Proyek aglomerasi ini bakal ...

news | 14:00 WIB