Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi dan Bansos Jadi Rp1.300 Triliun pada APBN 2026

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 29 Desember 2025 | 18:37 WIB
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

Matamata.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Suahasil menyebutkan anggaran belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat tersebut naik dari kisaran Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Terkait peningkatan anggaran dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun, itu merupakan belanja pemerintah pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ujar Suahasil di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12).

Ia menjelaskan bahwa alokasi tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggaran difokuskan pada berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan lainnya yang disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Dampak pada Transfer ke Daerah Peningkatan belanja pusat tersebut diakui berdampak pada penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Suahasil menyebut hal ini sebagai konsekuensi dari fokus belanja pusat yang lebih besar pada program masyarakat.

Meski demikian, Suahasil memastikan bahwa seluruh pihak telah siap menjalankan anggaran tahun depan. APBN 2026 telah ditetapkan DPR dan rincian alokasi untuk daerah sudah tercatat.

“Kementerian dan lembaga juga sudah menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), sehingga seluruh pihak siap menjalankan anggaran tahun 2026,” katanya.

Ia menambahkan, kesiapan tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai pada awal Januari serta penyaluran transfer ke daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menegaskan bahwa meskipun alokasi TKD menurun, pengelolaan keuangan negara tetap dilakukan secara terintegrasi.

“APBN dan APBD merupakan satu kesatuan, sehingga tetap kami pantau secara terpadu,” pungkas Suahasil. (Antara)

Baca Juga: Stok Beras Nasional Capai 3,39 Juta Ton, Pemerintah Targetkan Swasembada Gula 2026

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa usulan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwa...

news | 18:32 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,39 juta ton. Men...

news | 17:18 WIB

Pemerintah menambah 280 unit perangkat satelit Starlink guna mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdam...

news | 13:00 WIB

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, memberlakukan sanksi denda sebesar Rp500.000 bagi pengunjung ...

news | 12:45 WIB

Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat ...

news | 11:30 WIB

Sebanyak 130.442 orang mengunjungi kawasan wisata Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/12) dan Minggu...

news | 10:15 WIB

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian satwa endemik Indon...

news | 09:00 WIB

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tengah menyiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Binta...

news | 08:00 WIB

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menambah lima unit alat berat untuk mempercepat penanganan pascabencana di ...

news | 07:00 WIB

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga beras medium dan premium berada dalam kondisi stabil ...

news | 17:08 WIB