Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi dan Bansos Jadi Rp1.300 Triliun pada APBN 2026

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 29 Desember 2025 | 18:37 WIB
Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi dan Bansos Jadi Rp1.300 Triliun pada APBN 2026

Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi dan Bansos Jadi Rp1.300 Triliun pada APBN 2026

matamata.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Suahasil menyebutkan anggaran belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat tersebut naik dari kisaran Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Terkait peningkatan anggaran dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun, itu merupakan belanja pemerintah pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ujar Suahasil di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12).

Ia menjelaskan bahwa alokasi tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggaran difokuskan pada berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan lainnya yang disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Dampak pada Transfer ke Daerah Peningkatan belanja pusat tersebut diakui berdampak pada penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Suahasil menyebut hal ini sebagai konsekuensi dari fokus belanja pusat yang lebih besar pada program masyarakat.

Meski demikian, Suahasil memastikan bahwa seluruh pihak telah siap menjalankan anggaran tahun depan. APBN 2026 telah ditetapkan DPR dan rincian alokasi untuk daerah sudah tercatat.

“Kementerian dan lembaga juga sudah menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), sehingga seluruh pihak siap menjalankan anggaran tahun 2026,” katanya.

Ia menambahkan, kesiapan tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai pada awal Januari serta penyaluran transfer ke daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menegaskan bahwa meskipun alokasi TKD menurun, pengelolaan keuangan negara tetap dilakukan secara terintegrasi.

“APBN dan APBD merupakan satu kesatuan, sehingga tetap kami pantau secara terpadu,” pungkas Suahasil. (Antara)

Baca Juga: Stok Beras Nasional Capai 3,39 Juta Ton, Pemerintah Targetkan Swasembada Gula 2026

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT KCIC memastikan seluruh kegiatan operasional dan perawatan Kereta Cepat Whoosh kini 100% ditangani oleh SDM Indonesia...

news | 13:06 WIB

Hasil survei Adidaya Institute mencatat AHY sebagai Menko dengan kinerja terbaik (38,5%). Namun, 49,8% publik mendesak P...

news | 11:00 WIB

Anggota Komisi III DPR RI sebut Indonesia sudah darurat perundungan anak dan mendorong pengkajian serta pembentukan UU A...

news | 10:38 WIB

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekjen PBB Antnio Guterres di Hambalang. Pertemuan membahas isu Palestina, ...

news | 10:00 WIB

Maia Estianty mengaku enggan rilis lagu baru karena menilai royalti musik era digital tidak semanis era kaset, CD, dan R...

news | 09:30 WIB