Puan Maharani Tegaskan APBN 2026 Bukan Sekadar Angka: Fokus Lapangan Kerja dan Daya Beli

matamata.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 harus dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Menurutnya, APBN tidak boleh hanya sekadar menjaga kesinambungan fiskal.

"Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," ujar Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).

Puan menyoroti dinamika ekonomi tahun 2025 yang penuh ketidakpastian global. Dalam situasi tersebut, ia menilai APBN memegang peran krusial sebagai instrumen stabilitas sekaligus penopang gerak ekonomi nasional.

"DPR akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan mampu mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik," tegasnya.

Prioritas Pengawasan dan Isu Strategis Pada masa sidang ini, DPR RI menetapkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Beberapa poin utama yang disoroti antara lain:

• Ketahanan Energi dan Pangan: Menjamin ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan, terutama pascabencana di Sumatera dan wilayah lainnya.
• Perlindungan WNI: Mempercepat evakuasi WNI di negara-negara yang tengah dilanda konflik.
• Reformasi Hukum: Mengawal reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga pengadilan guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
• Kesehatan dan Pendidikan: Penanganan kasus super flu di beberapa wilayah serta pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik.
• Pelayanan Publik: Persiapan Ibadah Haji 1447 H/2026 dan evaluasi izin pemanfaatan hutan.

Satgas Pemulihan Pascabencana Selain agenda rutin, Puan menyampaikan bahwa DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh. Satgas ini bertugas mengawasi fase rekonstruksi dan rehabilitasi secara ketat.

"Pembentukan Satgas ini untuk memastikan komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan baik. Kami ingin proses rehabilitasi berlangsung cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu," pungkas Puan. (Antara)