Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 77 Ribu Keluarga Miskin Berhasil Mandiri Tanpa Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah dinyatakan mandiri selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Elara | MataMata.com
Senin, 20 Oktober 2025 | 17:00 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, memberikan keterangan terkait capaian program kesejahteraan sosial dalam masa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, memberikan keterangan terkait capaian program kesejahteraan sosial dalam masa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah dinyatakan mandiri selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Presiden ingin penerima bansos ini naik kelas, tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga diberikan dukungan dan pendampingan agar menjadi keluarga yang lebih berdaya dan mandiri,” ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (20/10).

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari program graduasi yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi.

“Maka itu di tahun ini kita sudah memiliki lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sudah lulus atau graduasi, artinya sudah tidak menerima bansos lagi di tahun-tahun mendatang,” jelasnya.

Saifullah menambahkan, pada tahun mendatang Kemensos menargetkan lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menyeimbangkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

“Ke depan kita ingin porsi pemberdayaan dan perlindungan sosial seimbang. KPM juga harus dimotivasi agar tidak hanya menunggu bansos, tapi bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” tutur Saifullah Yusuf yang saat itu didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...

news | 11:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...

news | 10:07 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...

news | 08:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung program bedah rumah (BSPS) di Bantul. Pemerint...

news | 07:15 WIB