Mensos Bentuk Tim Khusus dan Gandeng KPK Usut Polemik Pengadaan Barang

Mensos Saifullah Yusuf membentuk tim khusus yang dipimpin Wamensos untuk menyelidiki polemik pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang viral di media sosial.

Elara | MataMata.com
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:07 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi

Matamata.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf resmi membentuk tim khusus untuk mendalami isu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini diambil menyusul adanya informasi yang menjadi polemik dan perbincangan hangat di media sosial.

"Hari ini kami membentuk tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang berkembang di berbagai pemberitaan dan media sosial," ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Mensos menunjuk Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos untuk memimpin langsung tim tersebut. Fokus utama penelusuran ini adalah mendapatkan gambaran utuh terkait proses pengadaan, terutama mengenai penyediaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat.

"Saya meminta Pak Wamen dan Pak Irjen melakukan penelusuran dan pendalaman. Hasilnya harus dilaporkan pekan depan," tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Menurutnya, pembentukan tim ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada publik. Ia menyadari bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu diklarifikasi agar tidak terjadi simpang siur.

"Supaya kita mendapatkan gambaran utuh. Sebab, berita itu kadang benar semua, tapi kadang hanya separuh benar," tambahnya.

Audiensi ke KPK Selain langkah internal, Mensos dijadwalkan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5/2026) pagi. Audiensi tersebut bertujuan untuk berkonsultasi sekaligus memaparkan prosedur pengadaan barang dan jasa di Kemensos agar tetap sesuai dengan koridor hukum.

"Kami bersama Pak Wamen dan Pak Sekjen akan bersilaturahmi ke KPK untuk meminta nasihat serta masukan. Kami juga akan memberikan informasi detail mengenai proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk program Sekolah Rakyat," tutup Mensos. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kecewa laga Persija vs Persib batal di GBK. Simak alasan keamanan dan lokasi terbaru ...

news | 13:00 WIB

AS menetapkan Iran sebagai ancaman terbesar di Timur Tengah dalam dokumen strategi terbaru. Simak perkembangan terkini k...

news | 12:18 WIB

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina, untuk menghadiri KTT Ke-48 ASEAN. Didampingi sejumlah menteri, Pre...

news | 12:08 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mendesak polisi segera menangkap AS (52), tersangka kekerasan seksual terhadap pu...

news | 09:38 WIB

PPIH siapkan fasilitas buggy car dan mobil khusus disabilitas untuk menyambut jemaah haji gelombang II di Bandara Jeddah...

news | 08:45 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman langsung mencabut izin distributor pupuk subsidi nakal hanya dalam 10 menit usai menerima lap...

news | 07:15 WIB

Perum Bulog sukses menyerap 2,4 juta ton gabah petani setara beras hingga awal Mei 2026. Stok beras nasional kini diklai...

news | 06:00 WIB

Kemensos siap meluluskan 453 siswa angkatan pertama Sekolah Rakyat tahun ini. Simak target ambisius pemerintah tampung 5...

news | 16:12 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan realisasi anggaran revitalisasi sekolah 2026 telah mencapai Rp2,6 triliun. Simak st...

news | 15:08 WIB

Menteri LH Jumhur Hidayat mendorong PSEL Palembang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Proyek yang ditargetkan ra...

news | 15:00 WIB