Mensos Bentuk Tim Khusus dan Gandeng KPK Usut Polemik Pengadaan Barang

Mensos Saifullah Yusuf membentuk tim khusus yang dipimpin Wamensos untuk menyelidiki polemik pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang viral di media sosial.

Elara | MataMata.com
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:07 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi

Matamata.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf resmi membentuk tim khusus untuk mendalami isu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini diambil menyusul adanya informasi yang menjadi polemik dan perbincangan hangat di media sosial.

"Hari ini kami membentuk tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang berkembang di berbagai pemberitaan dan media sosial," ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Mensos menunjuk Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos untuk memimpin langsung tim tersebut. Fokus utama penelusuran ini adalah mendapatkan gambaran utuh terkait proses pengadaan, terutama mengenai penyediaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat.

"Saya meminta Pak Wamen dan Pak Irjen melakukan penelusuran dan pendalaman. Hasilnya harus dilaporkan pekan depan," tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Menurutnya, pembentukan tim ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada publik. Ia menyadari bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu diklarifikasi agar tidak terjadi simpang siur.

"Supaya kita mendapatkan gambaran utuh. Sebab, berita itu kadang benar semua, tapi kadang hanya separuh benar," tambahnya.

Audiensi ke KPK Selain langkah internal, Mensos dijadwalkan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5/2026) pagi. Audiensi tersebut bertujuan untuk berkonsultasi sekaligus memaparkan prosedur pengadaan barang dan jasa di Kemensos agar tetap sesuai dengan koridor hukum.

"Kami bersama Pak Wamen dan Pak Sekjen akan bersilaturahmi ke KPK untuk meminta nasihat serta masukan. Kami juga akan memberikan informasi detail mengenai proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk program Sekolah Rakyat," tutup Mensos. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PLN segera memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang meresahka...

news | 17:12 WIB

Mendag Budi Santoso siapkan strategi jaga harga Minyakita tetap Rp15.700/liter dengan menggenjot distribusi BUMN Pangan ...

news | 15:37 WIB

Wamendagri Bima Arya menegaskan Gerakan Indonesia ASRI di Jayapura adalah arahan langsung Presiden Prabowo yang wajib di...

news | 14:08 WIB

Kementan pamerkan teknologi bioreaktor pengubah CPO menjadi bahan bakar nabati B100 di PENAS XVII Gorontalo sebagai lang...

news | 12:57 WIB

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie datangi Beijing untuk jawab langsung surat keluhan investor China kepada Presiden Prabow...

news | 12:26 WIB

PLN memastikan pasokan batu bara kalori menengah ke berbagai PLTU di Jawa berjalan lancar demi memulihkan sistem kelistr...

news | 11:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah membebaskan biaya BPHTB dan PBG guna menggenjot pembangunan perumahan subs...

news | 10:45 WIB

Pakar Hubungan Luar Negeri BPIP Darmansjah Djumala menilai agresi militer Israel ke Lebanon menjadi ganjalan serius bagi...

news | 09:30 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjenguk ulama kharismatik NTB Tuan Guru Bagu di RSPPN Soedirman Jakarta. Gubernur NTB sebut...

news | 08:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal siap hadiri Musyawarah SP Antara untuk bahas disrupsi digital dan gelombang PHK pek...

news | 07:15 WIB