300 Penerima Bansos di Kepri Terblokir, Diduga Gunakan Dana untuk Judi Online
Kementerian Sosial (Kemensos) RI memblokir rekening milik 300 penerima bantuan sosial (bansos) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah diduga terlibat transaksi judi online atau judol.
Warga Kota Tanjungpinang, Kepri, tengah antre mengambil bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah di Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur, Rabu (22/10/2025). ANTARA/Ogen
Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memblokir rekening milik 300 penerima bantuan sosial (bansos) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah diduga terlibat transaksi judi online atau judol.
"Pemblokiran dilakukan langsung Kemensos, karena rekening ratusan penerima bantuan itu diduga dipakai untuk transaksi judol," ungkap Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Irwanto, di Tanjungpinang, Minggu (30/11).
Irwanto menjelaskan, data penerima bantuan yang diblokir tersebut diperoleh dari hasil koordinasi antara Dinsos Kepri dengan Dinsos kabupaten/kota di wilayah setempat.
Ia menegaskan bahwa penerima yang terdeteksi melakukan aktivitas judi online secara otomatis kehilangan hak menerima bantuan pada periode berikutnya karena sistem langsung menutup akses rekening mereka.
Namun, peluang koreksi tetap dibuka. "Jika ada kesalahan identifikasi atau penerima merasa tidak terlibat judol, bisa mengajukan sanggahan melalui Dinsos kabupaten/kota masing-masing," katanya.
Selain penindakan, Dinsos Kepri juga memperkuat sosialisasi terkait aturan penggunaan dana bansos agar tepat sasaran. Irwanto menyoroti adanya penerima bantuan yang lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk berjudi dibanding memenuhi kebutuhan hidup.
"Ini bukan hanya masalah bantuan, tapi menyangkut etika dan kebiasaan. Banyak penerima terjerat judol karena faktor ketagihan, bukan kebutuhan," ujarnya.
Berdasarkan data Dinsos Kepri, saat ini terdapat 48.917 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Rinciannya yakni Kabupaten Bintan (4.432 keluarga), Karimun (6.532 keluarga), Anambas (1.204 keluarga), Lingga (5.132 keluarga), Natuna (1.962 keluarga), Batam (24.456 keluarga), dan Tanjungpinang (5.217 keluarga).
Sementara penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tersebar di Bintan (5.814 keluarga), Karimun (8.529 keluarga), Anambas (1.368 keluarga), Lingga (8.915 keluarga), Natuna (3.636 keluarga), Batam (28.870 keluarga), dan Tanjungpinang (6.363 keluarga). (Antara)
Baca Juga: Dokter Kecantikan Reza Gladys Dirikan Yayasan dan Bagikan Sembako di Cianjur
- Share link:
Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan arahan Presiden Prabowo: Sistem pemilu harus demi rakyat. Istana bantah isu Pilpres dip...
Wapres Gibran Rakabuming Raka tinjau banjir di Tambun Utara, Bekasi. Ia instruksikan Forkopimda dampingi warga dan prior...
MK perjelas Pasal 8 UU Pers. Wartawan kini terlindungi dari pidana langsung sebelum melalui mekanisme sengketa di Dewan ...
DPR dan Pemerintah sepakat tidak merevisi UU Pilkada tahun ini. Sufmi Dasco Ahmad tegaskan RUU Pilkada tak masuk Prolegn...
Korlantas Polri targetkan e-BPKB wajib untuk kendaraan baru mulai 2027. Simak keunggulan chip RFID dan kemudahan urus mu...
Kementrans perluas Program Ekspedisi Patriot 2026 dengan menggandeng 10 kampus top Indonesia. Fokus pada pengabdian infr...
Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan Richard Lee hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit. Simak detail kasus da...
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 senilai Rp201 mi...
Ormas Gerakan Rakyat resmi deklarasi jadi partai politik. Ketua Umum Sahrin Hamid tegaskan dukungan untuk Anies Baswedan...
