Sekolah Rakyat Bebas Biaya, Strategi Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan

matamata.com - Pemerintah optimistis program Sekolah Rakyat tanpa biaya pendidikan dapat menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat pada desil pertama, atau kelompok termiskin.

"Melalui Sekolah Rakyat, kita akan memutus rantai kemiskinan dengan cepat dan efektif, terutama mereka yang berada di desil 1," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/7).

Iskandar menambahkan, hingga Agustus 2025, jumlah Sekolah Rakyat yang akan beroperasi ditargetkan mencapai 100 sekolah. Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lewat penyediaan pendidikan berkualitas, yang memungkinkan siswa dari keluarga sangat miskin untuk memiliki daya saing dan kemandirian.

"Melalui pendidikan, siswa dari keluarga miskin akan memiliki daya saing dan kemampuan untuk mandiri lewat pengetahuan yang mereka peroleh," kata Iskandar.

Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai amanat konstitusi, sebanyak 20 persen dari anggaran negara memang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat terus menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut berjalan optimal.

Langkah ini sejalan dengan target nasional yang ingin menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa setidaknya 9.700 siswa akan mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat mulai bulan ini.

Baca Juga: Andrew Hidayat Yakin IPO COIN Tingkatkan Transparansi, Minta Publik Beri Kesempatan

Sementara itu, Kementerian Kesehatan tengah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon siswa guna memastikan kondisi kesehatan dan mencegah potensi penularan penyakit di lingkungan asrama. (Antara)