Muhaimin: Pendidikan dan Pesantren Kunci Baru Atasi Kemiskinan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi utama.

Elara | MataMata.com
Kamis, 19 Juni 2025 | 13:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menjadi pembicara dalam dialog di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-UIN Walisongo Semarang

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menjadi pembicara dalam dialog di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-UIN Walisongo Semarang

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi utama.

Dalam dialog terbuka di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/6), Muhaimin menyatakan bahwa bantuan sosial senilai Rp500 triliun selama ini belum cukup efektif mengubah kondisi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

“Pemerintah ingin beralih dari sekadar menjaga angka kemiskinan menuju perubahan kondisi melalui pemberdayaan,” ujarnya.

Ia menilai pendidikan memiliki peran sentral dalam memutus mata rantai kemiskinan, terutama melalui pondok pesantren yang disebutnya sebagai aktor kunci dalam agenda pemberdayaan.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan 100 Sekolah Rakyat berbasis pesantren guna memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Pesantren menjadi tempat strategis bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Muhaimin juga mengapresiasi kontribusi UIN Walisongo dalam mencetak sumber daya manusia dari kalangan pesantren dan santri.

Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis nilai kemanusiaan dan peradaban.

Ia menilai upaya tersebut harus dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah, pesantren, akademisi, pelaku usaha, dan sektor perbankan. (Antara)

Baca Juga: Presiden Prabowo Tetapkan Lima Lanud Jadi Tipe A, Termasuk Dua di Jawa Barat

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB