Muhaimin: Pendidikan dan Pesantren Kunci Baru Atasi Kemiskinan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi utama.

Elara | MataMata.com
Kamis, 19 Juni 2025 | 13:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menjadi pembicara dalam dialog di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-UIN Walisongo Semarang

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menjadi pembicara dalam dialog di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-UIN Walisongo Semarang

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi utama.

Dalam dialog terbuka di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/6), Muhaimin menyatakan bahwa bantuan sosial senilai Rp500 triliun selama ini belum cukup efektif mengubah kondisi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

“Pemerintah ingin beralih dari sekadar menjaga angka kemiskinan menuju perubahan kondisi melalui pemberdayaan,” ujarnya.

Ia menilai pendidikan memiliki peran sentral dalam memutus mata rantai kemiskinan, terutama melalui pondok pesantren yang disebutnya sebagai aktor kunci dalam agenda pemberdayaan.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan 100 Sekolah Rakyat berbasis pesantren guna memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Pesantren menjadi tempat strategis bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Muhaimin juga mengapresiasi kontribusi UIN Walisongo dalam mencetak sumber daya manusia dari kalangan pesantren dan santri.

Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis nilai kemanusiaan dan peradaban.

Ia menilai upaya tersebut harus dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah, pesantren, akademisi, pelaku usaha, dan sektor perbankan. (Antara)

Baca Juga: Presiden Prabowo Tetapkan Lima Lanud Jadi Tipe A, Termasuk Dua di Jawa Barat

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shayne Pattynama sebagai amunisi baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1. Pelatih Pe...

news | 12:15 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut hangat kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana lyse, Paris, d...

news | 10:00 WIB

Usia hanyalah angka bagi Tatok Hardiyanto. Atlet para-tenis meja andalan Indonesia ini membuktikan dedikasinya dengan ke...

news | 09:00 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, mendorong produk unggulan dari kawasan transmigrasi, termasu...

news | 08:00 WIB

Film Esok Tanpa Ibu karya sutradara asal Malaysia, Ho Wi-ding, memotret fenomena pergeseran peran keluarga di tengah gem...

news | 07:00 WIB

Mantan Menpora Dito Ariotedjo mendatangi KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks M...

news | 15:15 WIB

BRIN instruksikan periset inventarisasi teknologi kapal OceanXplorer untuk memperkuat armada kapal riset nasional dalam ...

news | 13:59 WIB

Perum Bulog siapkan stok pangan 3 kali lipat di Aceh, Sumut, dan Sumbar jelang Ramadhan 2026 untuk antisipasi bencana da...

news | 13:15 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan gabungkan puluhan BUMD menjadi satu holding mulai pekan depan. Langkah ini demi hapus B...

news | 11:15 WIB

KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo terkait kasus korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian n...

news | 11:15 WIB