DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Korupsi Minyak Sawit: Tak Ada Tempat bagi Pelaku yang Dilindungi

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 18:45 WIB
DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Korupsi Minyak Sawit: Tak Ada Tempat bagi Pelaku yang Dilindungi

DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Korupsi Minyak Sawit: Tak Ada Tempat bagi Pelaku yang Dilindungi

matamata.com -  Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan korporasi maupun pejabat negara. “Tak boleh ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab tanpa terkecuali,” ujar Hasbiallah di Jakarta, Rabu.

Politisi tersebut juga meminta agar proses hukum berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mengawasi jalannya penyidikan. Ia menilai keterbukaan penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.

“Proses hukum yang terbuka akan meminimalisir spekulasi dan kecurigaan. Publik berhak tahu siapa saja yang mendapat keuntungan dari tindakan korup ini,” katanya.

Sebagai mitra pengawas lembaga penegak hukum, Komisi III DPR RI disebut akan terus memantau perkembangan kasus dan memastikan tidak ada intervensi dalam prosesnya.

Tak hanya itu, Hasbiallah juga menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Agung yang berhasil menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dalam kasus tersebut. Menurutnya, penyitaan itu merupakan bukti keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di sektor strategis yang berdampak luas pada masyarakat.

“Penyitaan dana dalam jumlah besar ini adalah kemajuan penting dalam penegakan hukum dan upaya perlindungan terhadap kepentingan negara,” tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi IX DPR RI menampung masukan komunitas ojol dan serikat pekerja terkait fleksibilitas kerja serta pelindungan peke...

news | 09:52 WIB

Wamenaker Afriansyah Noor mendorong anak muda manfaatkan program magang ke Jepang melalui BPVP. Pekerja sektor otomotif ...

news | 09:15 WIB

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pergeseran strategi penanganan karhutla dari responsif menuju penc...

news | 08:15 WIB

KPK menegaskan tak pilih-pilih kasus usai menetapkan Bupati Bolmut Sirajudin Lasena sebagai tersangka dugaan pemerasan d...

news | 07:00 WIB

Lanal Gorontalo dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 3 ton sianida asal Filipina yang diduga hendak dipasok ke tamba...

news | 14:37 WIB