DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Korupsi Minyak Sawit: Tak Ada Tempat bagi Pelaku yang Dilindungi

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 18:45 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. ANTARA/HO-DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. ANTARA/HO-DPR.

Matamata.com -  Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan korporasi maupun pejabat negara. “Tak boleh ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab tanpa terkecuali,” ujar Hasbiallah di Jakarta, Rabu.

Politisi tersebut juga meminta agar proses hukum berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mengawasi jalannya penyidikan. Ia menilai keterbukaan penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.

“Proses hukum yang terbuka akan meminimalisir spekulasi dan kecurigaan. Publik berhak tahu siapa saja yang mendapat keuntungan dari tindakan korup ini,” katanya.

Sebagai mitra pengawas lembaga penegak hukum, Komisi III DPR RI disebut akan terus memantau perkembangan kasus dan memastikan tidak ada intervensi dalam prosesnya.

Tak hanya itu, Hasbiallah juga menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Agung yang berhasil menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dalam kasus tersebut. Menurutnya, penyitaan itu merupakan bukti keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di sektor strategis yang berdampak luas pada masyarakat.

“Penyitaan dana dalam jumlah besar ini adalah kemajuan penting dalam penegakan hukum dan upaya perlindungan terhadap kepentingan negara,” tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses pembenahan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan, m...

news | 16:48 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidan...

news | 14:30 WIB

Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen atau ...

news | 13:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau lebih dikenal...

news | 12:30 WIB

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum intern...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktora...

news | 10:30 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan ...

news | 09:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) sebagai ters...

news | 08:30 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha dan in...

news | 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyi...

news | 06:20 WIB