DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Korupsi Minyak Sawit: Tak Ada Tempat bagi Pelaku yang Dilindungi

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 18:45 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. ANTARA/HO-DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. ANTARA/HO-DPR.

Matamata.com -  Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan korporasi maupun pejabat negara. “Tak boleh ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab tanpa terkecuali,” ujar Hasbiallah di Jakarta, Rabu.

Politisi tersebut juga meminta agar proses hukum berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mengawasi jalannya penyidikan. Ia menilai keterbukaan penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.

“Proses hukum yang terbuka akan meminimalisir spekulasi dan kecurigaan. Publik berhak tahu siapa saja yang mendapat keuntungan dari tindakan korup ini,” katanya.

Sebagai mitra pengawas lembaga penegak hukum, Komisi III DPR RI disebut akan terus memantau perkembangan kasus dan memastikan tidak ada intervensi dalam prosesnya.

Tak hanya itu, Hasbiallah juga menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Agung yang berhasil menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dalam kasus tersebut. Menurutnya, penyitaan itu merupakan bukti keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di sektor strategis yang berdampak luas pada masyarakat.

“Penyitaan dana dalam jumlah besar ini adalah kemajuan penting dalam penegakan hukum dan upaya perlindungan terhadap kepentingan negara,” tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah menyelidiki 31 perusahaan yang diduga berkaitan dengan bencana...

news | 18:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra merupakan buah k...

news | 17:15 WIB

Ulama Aceh berharap Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana hidrometeorolog...

news | 16:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah hingga kini belum menetapkan kebijakan penyesuaian Paj...

news | 15:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sofyan Fr...

news | 14:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah kembali meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut regulasi yang mengatur penagiha...

news | 11:57 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menemukan kerusakan serius pada kawasan hulu daerah aliran sungai (DA...

news | 11:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terdampak ban...

news | 09:15 WIB

Kontingen Indonesia semakin mengukuhkan posisi di peringkat kedua klasemen sementara medali SEA Games 2025 setelah merai...

news | 08:15 WIB

Kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo memastikan akan menghadiri gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya t...

news | 07:00 WIB