KSP Muhammad Qodari Buka Suara Terkait Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

matamata.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menanggapi kabar burung mengenai perombakan (reshuffle) pejabat dalam susunan Kabinet Merah Putih. Qodari menegaskan bahwa urusan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Qodari menyusul beredarnya informasi bahwa Presiden Prabowo akan melantik sejumlah pejabat baru pada hari ini, Senin (27/4/2026). Nama Qodari sendiri disebut-sebut masuk dalam daftar pejabat yang akan mengalami rotasi posisi.

"Itu semua prerogatif Presiden," ujar Qodari singkat saat dihubungi di Jakarta, Senin siang.

Ia meminta publik untuk bersabar dan menunggu pernyataan resmi dari pihak Istana mengenai kebenaran informasi tersebut. Menurutnya, sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengubah komposisi pembantunya di kabinet.

"Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden ya," ucapnya.

Senada dengan Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya juga mengimbau awak media untuk menunggu kepastian terkait isu ini. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

"Tunggu saja," kata Teddy.

Untuk diketahui, jika benar terjadi, ini akan menjadi perombakan kelima dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, tercatat telah terjadi empat kali gelombang reshuffle sepanjang tahun 2025:

• Jilid I (19 Februari 2025): Pelantikan Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto dan sejumlah kepala badan seperti BPKP, BPS, serta BSSN.
• Jilid II (8 September 2025): Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, serta pergantian Menteri Koperasi dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran.
• Jilid III (17 September 2025): Pelantikan Menko Polkam Djamari Chaniago, Menpora Erick Thohir, serta pelantikan Muhammad Qodari sebagai KSP.
• Jilid IV (8 Oktober 2025): Penguatan posisi wakil menteri, pimpinan LPS, BP BUMN, serta pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Hingga berita ini diturunkan, suasana di Istana Kepresidenan terpantau kondusif, namun awak media masih menanti pengumuman resmi terkait pelantikan pejabat baru tersebut. (Antara)

Baca Juga: Fadli Zon Respons Putusan PTUN Jakarta Terkait Gugatan Isu Pemerkosaan Mei 1998