Prabowo Instruksikan Percepatan Transisi EBT demi Hadapi Ancaman Krisis Minyak Dunia

Presiden Prabowo instruksikan Satgas EBTKE percepat transisi ke energi tenaga surya demi antisipasi dampak konflik Selat Hormuz dan krisis minyak global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Maret 2026 | 06:15 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju EBT. Langkah strategis ini diprioritaskan pada pengembangan energi tenaga surya sebagai antisipasi terhadap ancaman krisis minyak global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa instruksi tersebut menyikapi ketidakpastian situasi geopolitik di Asia Barat atau Timur Tengah. Pemerintah menyoroti risiko gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang dapat berdampak langsung pada ketahanan energi dalam negeri.

"Itu salah satu yang kita bicarakan (bersama Presiden), bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika kondisi Selat Hormuz seperti ini," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas EBTKE, melaporkan hasil rapat perdana satgas yang melibatkan delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Ia menegaskan bahwa satgas akan segera mengeksekusi rencana penghentian operasional sejumlah pembangkit listrik berbasis fosil.

Targetnya, Satgas EBTKE mulai bergerak aktif saat momentum Idulfitri pada pekan depan. Beberapa objek yang disasar meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.

"Dalam kondisi geopolitik perang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri untuk konversi energi fosil ke EBT," tegas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil memastikan transisi ini akan dilakukan secara paralel. Pemerintah tetap menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT sebelum mematikan operasional pembangkit fosil guna menjaga kestabilan pasokan listrik.

"Bangun dulu, baru di-setop. Jika belum dibangun sudah di-setop, penggantinya tidak ada. Jadi ini berjalan paralel. Begitu pembangunan selesai dan mencapai fase Commercial Operation Date (COD), baru PLTD dimatikan," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan motor listrik ke guru honorer. Namun, DPR memberi peringata...

news | 16:24 WIB

Kemenhaj akan menyamakan durasi pelatihan petugas haji pusat dan daerah menjadi satu bulan penuh pada musim haji 1448 H/...

news | 15:28 WIB

Menpora Erick Thohir menyebut ada 7.200 titik nobar Piala Dunia 2026 di Indonesia yang sukses menggerakkan ekonomi daera...

news | 15:11 WIB

Wamentan Sudaryono menegaskan seluruh bantuan pertanian dari pemerintah gratis. Petani diminta segera melaporkan oknum y...

news | 14:53 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum investor Patriot Bond hanya berlaku pada dana investasi, bukan...

news | 14:41 WIB

Presiden Prabowo Subianto resmi meresmikan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi dari Sampang. Proyek Inpres 2025 ini dit...

news | 12:22 WIB

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja satu hari ke Jawa Timur untuk meresmikan 1.151 km proyek Jalan Daera...

news | 11:15 WIB

Lionel Messi resmi memecahkan rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia usai mencet...

news | 08:15 WIB

Perundingan damai Iran dan AS di Swiss sempat diwarnai aksi walk out akibat ancaman Donald Trump. Namun, Menlu Iran sebu...

news | 07:15 WIB

Pemerintah resmi membebaskan bea masuk impor LPG industri, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat menjadi 0% demi t...

news | 06:00 WIB