Prabowo Instruksikan Percepatan Transisi EBT demi Hadapi Ancaman Krisis Minyak Dunia

Presiden Prabowo instruksikan Satgas EBTKE percepat transisi ke energi tenaga surya demi antisipasi dampak konflik Selat Hormuz dan krisis minyak global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Maret 2026 | 06:15 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju EBT. Langkah strategis ini diprioritaskan pada pengembangan energi tenaga surya sebagai antisipasi terhadap ancaman krisis minyak global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa instruksi tersebut menyikapi ketidakpastian situasi geopolitik di Asia Barat atau Timur Tengah. Pemerintah menyoroti risiko gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang dapat berdampak langsung pada ketahanan energi dalam negeri.

"Itu salah satu yang kita bicarakan (bersama Presiden), bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika kondisi Selat Hormuz seperti ini," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas EBTKE, melaporkan hasil rapat perdana satgas yang melibatkan delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Ia menegaskan bahwa satgas akan segera mengeksekusi rencana penghentian operasional sejumlah pembangkit listrik berbasis fosil.

Targetnya, Satgas EBTKE mulai bergerak aktif saat momentum Idulfitri pada pekan depan. Beberapa objek yang disasar meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.

"Dalam kondisi geopolitik perang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri untuk konversi energi fosil ke EBT," tegas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil memastikan transisi ini akan dilakukan secara paralel. Pemerintah tetap menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT sebelum mematikan operasional pembangkit fosil guna menjaga kestabilan pasokan listrik.

"Bangun dulu, baru di-setop. Jika belum dibangun sudah di-setop, penggantinya tidak ada. Jadi ini berjalan paralel. Begitu pembangunan selesai dan mencapai fase Commercial Operation Date (COD), baru PLTD dimatikan," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah tegaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa menerima bansos PKH dan Sembako selama masuk dalam desil 1-4...

news | 07:30 WIB

BNN RI soroti tren penyalahgunaan Tramadol yang marak di media sosial. Meski bukan narkotika, Tramadol adalah obat keras...

news | 14:39 WIB

Wamentan Sudaryono menyebut konflik Iran-AS membuka peluang ekspor pupuk urea Indonesia ke dunia. Simak penjelasan Pupuk...

news | 14:32 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berencana membangun pusat latihan militer internasional di Morotai, Maluku Utara, memanfaatka...

news | 14:25 WIB

Gakkum Kemenhut dan TNI AL gagalkan penyelundupan 200 ton arang bakau senilai Rp4,6 miliar di Riau. Simak kronologi dan ...

news | 14:18 WIB

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan via telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Me...

news | 10:15 WIB

Menpora Erick Thohir mengutuk keras dugaan pelecehan seksual terhadap atlet panjat tebing dan kickboxing. Simak langkah ...

news | 08:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan utusan khusus presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langka...

news | 07:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang menghambat proses audit pada level cucu perusa...

news | 07:00 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau...

news | 06:35 WIB