Gubernur NTB Pastikan Keselamatan Warga di Timur Tengah, Koordinasi Intensif dengan Para Dubes

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghubungi para Dubes RI di Timur Tengah untuk memastikan keselamatan warga NTB di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Elara | MataMata.com
Senin, 02 Maret 2026 | 07:15 WIB
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pidato saat mengggelar kegiatan safari Ramadan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/HO-Diskominfotik NTB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pidato saat mengggelar kegiatan safari Ramadan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/HO-Diskominfotik NTB

Matamata.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, bergerak cepat merespons ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Iqbal menghubungi sejumlah Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di negara-negara Teluk dan Iran untuk memastikan keselamatan warga NTB yang berada di sana.

"Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB di luar negeri tetap dalam perlindungan negara," ujar Iqbal melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Senin (2/3/2026).

Iqbal menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Iran, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, hingga Kuwait. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah bagi warganya, meski mereka berada di luar wilayah Indonesia.

Dalam koordinasi tersebut, para Dubes RI memastikan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat di masing-masing negara. Selain itu, rencana kontingensi (contingency plan) juga telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif jika terjadi eskalasi konflik.

Secara khusus, Iqbal menitipkan keselamatan warga asal NTB kepada para perwakilan RI agar mendapatkan perhatian maksimal.

"Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para duta besar. Keselamatan mereka adalah prioritas utama kami," tegasnya.

Iqbal juga mengimbau masyarakat di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk memastikan data mereka tercatat di KBRI atau KJRI setempat. Ia meminta warga untuk tetap tenang dan terus mengikuti arahan resmi dari Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi rutin dengan Kementerian Luar Negeri guna memantau perkembangan situasi global.

"Kami terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak langsung pada warga kami," pungkas Iqbal. (Antara)

Baca Juga: Alyssa Lozovskaya dan Julio Rionaldo, Bintangi Film Internasional

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar Ekonomi Pancasila saat upacara...

news | 16:49 WIB

KPK menargetkan pelimpahan kasus korupsi kuota haji dengan tersangka eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dilakukan setelah mus...

news | 16:46 WIB

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mengajak Gen Z menjadikan Pancasila sebagai pedoman di era digital untuk menan...

news | 16:42 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan menyejukkan pada puncak perayaan Tri Suci W...

news | 16:38 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melayat mantan Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kemhan sebelum dimakamkan secar...

news | 12:13 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Pancasila sebagai cetak biru ekonomi nasional saat upacara Hari Lahir Pa...

news | 12:08 WIB

Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kemhan sebelum menghadiri Upacara Hari L...

news | 10:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto melayat ke kantor Kemhan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal TNI (Purn) Rya...

news | 09:15 WIB

Wamenag Romo Muhammad Syafii optimistis tata kelola haji Indonesia semakin membaik berkat pembentukan Kementerian Haji d...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menegaskan revisi UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 fokus pada perlindungan warga negara, bu...

news | 06:00 WIB