Bahlil Tegaskan Produksi Batu Bara Tetap Dipangkas demi Dongkrak Harga dan Warisan Anak Cucu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak akan melonggarkan kebijakan pemangkasan produksi batu bara tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mendongkrak harga di pasar internasional sekaligus menjaga c

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Februari 2026 | 15:30 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi dan Investasi yang digelar di Jakarta, Kamis (12/2/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi dan Investasi yang digelar di Jakarta, Kamis (12/2/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak akan melonggarkan kebijakan pemangkasan produksi batu bara tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mendongkrak harga di pasar internasional sekaligus menjaga cadangan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Bahlil menjelaskan, Indonesia saat ini memegang peranan krusial dengan menyuplai sekitar 43–45 persen batu bara di pasar global. Menurutnya, pengendalian volume produksi adalah kunci untuk mendapatkan harga yang kompetitif.

"Kalau produksi kita banyak tapi permintaan sedikit, harganya murah. Kita buat keseimbangan antara konsumsi dan produksi," ujar Bahlil dalam acara Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi dan Investasi di Jakarta, Kamis (12/2).

Ia memaparkan data bahwa dari total konsumsi batu bara dunia sebesar 8,9 miliar ton, hanya sekitar 1,3 miliar ton yang diperdagangkan secara internasional. Indonesia sendiri menyuplai 560 juta ton untuk pasar ekspor. Bahlil menyayangkan jika Indonesia sebagai pemain besar justru tidak bisa mengendalikan harga.

"Indonesia menyuplai 560 juta ton ke luar negeri, tapi harganya bukan kita yang kendalikan. Ini kan abuleke (tukang tipu) namanya," ucap Bahlil dengan gaya bicaranya yang lugas.

Tren Penurunan Harga Kebijakan ini diambil di tengah tren penurunan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Pada periode I Februari 2026, HBA tercatat sebesar 106,11 dolar AS per ton, merosot tajam dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 124,24 dolar AS per ton.

Menanggapi desakan Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) yang meminta evaluasi kenaikan kuota produksi, Bahlil justru memberikan peringatan keras kepada para pengusaha. Ia menekankan bahwa komoditas tambang adalah sumber daya yang tidak terbarukan.

"Teman-teman pengusaha ini sudah terlalu terbiasa dengan produksi banyak terus. Saya katakan, Bos, negara ini bukan milik kita saja. Ada anak cucu kita nanti," tegasnya.

Bahlil berpendapat, jika batu bara maupun nikel belum laku dengan harga yang layak di pasar global, lebih baik ekstraksinya ditahan untuk diwariskan kepada pemimpin bangsa di masa depan.

"Jangan sampai saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita. Sudah habis, dijual murah lagi," pungkas Bahlil.

Baca Juga: Mendag Dorong Produsen Perbanyak 'Second Brand' Minyak Goreng untuk Hindari Kelangkaan

Sebagai informasi, kuota produksi batu bara tahun 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, turun signifikan dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Sementara untuk bijih nikel, produksi dibatasi menjadi 250–260 juta ton dari sebelumnya 379 juta ton pada RKAB 2025. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB