Belum Bisa Pulang? Mensos Jamin Tenda dan Dapur Umum Pengungsi Sumatera Terus Beroperasi

Mensos Saifullah Yusuf jamin pemanfaatan tenda darurat dan dapur umum bagi korban bencana di Sumatera berlanjut hingga hunian tetap tersedia.

Elara | MataMata.com
Rabu, 28 Januari 2026 | 17:30 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta terkait rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat seusai mendampingi kunjungan Mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djiwandono beserta keluarga di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta, Rabu (28/1/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta terkait rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat seusai mendampingi kunjungan Mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djiwandono beserta keluarga di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta, Rabu (28/1/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tenda darurat milik pemerintah akan terus disiagakan bagi para penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas ini dipastikan tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal selama warga terdampak belum memiliki hunian tetap.

"Tenda Kementerian Sosial masih bisa terus dimanfaatkan seluas-luasnya sesuai kebutuhan di lapangan. Setidaknya hingga warga kembali ke hunian sementara atau hunian tetap yang saat ini sedang dibangun," ujar Saifullah di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Fasilitas pengungsian ini telah digunakan oleh warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut sejak November tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), saat ini ratusan keluarga masih bertahan di tenda pengungsian, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah (Kecamatan Tukka) serta Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain tempat tinggal sementara, Mensos mengungkapkan bahwa layanan dapur umum dengan kapasitas produksi lebih dari 500 ribu porsi makanan per hari juga tetap beroperasi. Pemanfaatan fasilitas ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dinamika kebutuhan di setiap daerah.

"Selama masyarakat masih membutuhkan, kami akan terus melayani dan mendampingi melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah," tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kemensos telah menyiapkan anggaran bantuan sosial kebencanaan senilai Rp600 miliar untuk memenuhi kebutuhan harian korban bencana.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) khusus bagi penerima manfaat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB