DPR Ingatkan Kemensos: Verifikasi Bansos Harus Matang, Jangan Sampai Dana Mengendap di Bank

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama di tengah tekanan inflasi

Elara | MataMata.com
Jum'at, 27 Maret 2026 | 09:30 WIB
Ilustrasi: Petugas melakukan verifikasi data warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial pangan beras dan minyak goreng di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

Ilustrasi: Petugas melakukan verifikasi data warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial pangan beras dan minyak goreng di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

Matamata.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama di tengah tekanan inflasi yang mengancam daya beli masyarakat.

"Pemberian bansos di tengah inflasi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tidak berbelit. Jangan sampai penerimanya itu-itu saja, bahkan di sisi lain menjadi dana mengendap di bank," ujar Selly dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (27/3).

Selly menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data tidak boleh dipisahkan dari alur penyaluran. Menurutnya, pemisahan kedua proses tersebut seringkali memicu salah sasaran dan hambatan dalam pencairan dana.

Ia mendesak agar Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) serta tenaga pendamping diberikan otoritas penuh untuk memverifikasi data sebelum daftar penerima manfaat diserahkan ke Bank Himbara.

"Kemensos tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus memastikan bantuan diterima masyarakat secara utuh tanpa penyimpangan," tegasnya.

Selain penguatan internal Kemensos, Selly menyoroti pentingnya peran tenaga pendamping di lapangan dalam fungsi pengawasan. Ia menilai penyaluran bansos harus menyentuh masyarakat yang benar-benar terdampak ekonomi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Selly juga mewaspadai potensi masalah klasik, seperti data penerima yang berulang atau dana bantuan yang tertahan di rekening akibat kendala birokrasi. Sebagai solusi, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembaruan data agar lebih transparan dan akuntabel.

"Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat. Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan diterima tanpa hambatan," pungkas Selly.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rencana penyaluran bansos tambahan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. (Antara)

Baca Juga: Hana Saraswati Merasa Sensitif di Film Horor 'Aku Harus Mati'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menhut Raja Juli Antoni bentuk Satgas khusus demi targetkan 13 taman nasional mandiri finansial pada 2030 melalui skema ...

news | 09:15 WIB

Iran diduga menembaki kapal kargo berbendera Singapura di Selat Hormuz tanpa peringatan. Insiden ini mengancam memorandu...

news | 09:11 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo memastikan kendala pasokan batu bara kalori menengah untuk...

news | 06:00 WIB

Pakar nuklir AS Dr. Kelle Barfield sebut Indonesia tak mulai dari nol dalam pengembangan energi nuklir sipil. AS siap bo...

news | 18:31 WIB

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerbangan Indonesia mulai m...

news | 18:27 WIB

Mendes PDT Yandri Susanto bakal memutakhirkan program Jaga Desa ke sistem digital. Langkah ini diambil untuk mendongkrak...

news | 18:24 WIB

Istri mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Eny Retno Yaqut, mengapresiasi langkah KPK yang mengabulkan pembantaran penahana...

news | 12:54 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan DPR bergerak cepat mencari solusi kenaikan harga gas industri non-HGBT guna menyelamat...

news | 12:50 WIB

Tiga mantan pejabat Bea Cukai, termasuk eks Direktur P2 Rizal, segera disidang pada 3 Juli 2026 terkait kasus suap impor...

news | 11:30 WIB

Menaker Yassierli menegaskan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan harus naik kelas ke tahap transformatif d...

news | 09:15 WIB