Kritik 'Ekonomi Serakah', Presiden Prabowo Paparkan Visi Transformasi RI di Davos

Di WEF Davos 2026, Presiden Prabowo ungkap strategi sikat 'greed economy' (ekonomi serakah) dan pamerkan Danantara sebagai mesin baru ekonomi RI.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 23 Januari 2026 | 10:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto berpidato secara khusus di acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall WEF, Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto berpidato secara khusus di acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall WEF, Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan strategi besar pemerintahannya dalam mengelola Indonesia di hadapan para pemimpin dunia dan pakar ekonomi pada sesi pidato spesial Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk menerapkan standar internasional dalam setiap kebijakan, mulai dari pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga program hilirisasi sumber daya alam.

"Kami menjalankan Indonesia dengan standar internasional. Dari program sosial, kebijakan hilirisasi, hingga upaya mencapai kemandirian pangan dan energi, semuanya berjalan di bawah pengawasan ketat para ahli," tegas Presiden Prabowo.

Danantara dan Efisiensi BUMN Presiden menjelaskan bahwa pembentukan Danantara, yang kini mengelola aset senilai US$ 1 triliun, adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia mitra sejajar bagi negara-negara maju.

Danantara didesain untuk membiayai industri masa depan dengan manajemen kelas dunia.

"Kami akan merampingkan 1.044 BUMN menjadi maksimal 300 perusahaan saja melalui rasionalisasi. Kami menghapus inefisiensi dan menerapkan tata kelola terbaik. Saya bahkan mengizinkan Danantara merekrut otak-otak terbaik dunia, termasuk ekspatriat asing, untuk memimpin," ujarnya.

Perangi 'Greed Economy' Selain ekonomi makro, Presiden menyoroti pentingnya penegakan hukum untuk membersihkan iklim usaha.

Ia mengungkapkan bahwa pada masa awal pemerintahannya, sejumlah penyelewengan besar di sektor BBM dan minyak sawit telah dibongkar.

"Tahun pertama pemerintahan bekerja, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang-tambang ilegal. Ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya sebagai greed economy atau ekonomi yang serakah," kata Presiden disambut perhatian para delegasi.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Menutup paparannya, Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan kesejahteraan akar rumput.

Baca Juga: Tangkis Pernyataan Trump, China Beberkan Data Dominasi Energi Angin Dunia

Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang kini tengah berjalan, antara lain:

  • Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
  • Sekolah Rakyat (SR) dan renovasi infrastruktur pendidikan secara masif.
  • Pembangunan kampus baru berstandar dunia dan sekolah unggulan terintegrasi.

Presiden meyakini bahwa dengan kombinasi antara ketegasan hukum, efisiensi investasi melalui Danantara, dan penguatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan memberikan kejutan positif bagi komunitas global. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB