Mentan Amran Pastikan Pemulihan Sawah di Aceh Gunakan Skema Padat Karya

Mentan Amran Sulaiman tinjau pemulihan sawah di Aceh Utara. Pemerintah siapkan anggaran triliunan dan gunakan skema padat karya untuk rehabilitasi lahan.

Elara | MataMata.com
Kamis, 15 Januari 2026 | 11:00 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berdialog dengan petani di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Harianto

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berdialog dengan petani di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau langsung proses pemulihan tahap awal lahan persawahan yang terdampak banjir dan longsor di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Kamis (15/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mentan menegaskan bahwa rehabilitasi lahan pertanian akan dilakukan melalui skema swakelola dan padat karya yang melibatkan petani setempat secara langsung.

"Kami minta seluruh (rehabilitasi) swakelola, kalau perlu petaninya ikut kerjakan sendiri dan itu dibayar pemerintah. Jadi tidak usah pakai kontraktor besar," tegas Amran saat berdialog dengan jajarannya di lokasi peninjauan.

Langkah ini diambil agar manfaat ekonomi dari proses perbaikan lahan langsung dirasakan oleh masyarakat terdampak. Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih dan pupuk gratis untuk mempercepat masa tanam demi menjaga stabilitas produktivitas pangan di Aceh.

Data Dampak Bencana dan Alokasi Anggaran Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 13 Januari 2026, bencana hidrometeorologi (banjir bandang dan longsor) telah merusak 107.324 hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di wilayah Aceh sendiri, lahan terdampak mencapai 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, dampak bencana di tiga provinsi tersebut mencakup:

  • Lahan Padi & Jagung Puso: 44,6 ribu hektare.
  • Perkebunan (Kopi, Kakao, Kelapa): 29.310 hektare.
  • Hortikultura: 1.803 hektare rusak.
  • Peternakan: Lebih dari 820 ribu ekor ternak mati atau hilang.
  • Infrastruktur: 152 km jaringan irigasi rusak, 2.300 unit alsintan hilang, serta kerusakan pada puluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Menyikapi skala kerusakan tersebut, Kementan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026. Selain itu, pemerintah tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan pertanian di Sumatera.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) beserta jajaran anggota DPR RI lainnya, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

“Data dampak bencana ini bersifat dinamis. Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan dinas pertanian di daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” pungkas Amran. (Antara)

Baca Juga: Menlu Iran Ingatkan Trump: Fasilitas Bisa Hancur, Tapi Teknologi Tak Bisa Dibom

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB