Menteri ATR/BPN Libatkan Mahasiswa KKN untuk Kejar Target 6 Juta Sertifikat Tanah

matamata.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mempercepat pendaftaran bidang tanah melalui pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

Nusron menginstruksikan jajarannya agar mahasiswa, khususnya dari jurusan Geodesi, dilibatkan dalam proses administrasi, pendataan, hingga pengelolaan pertanahan di lapangan.

"Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Ajak kampus lain untuk ikut KKN atau praktikum. Kita dorong supaya ada solusi nyata di lapangan," ujar Nusron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut Nusron, skema ini telah terbukti efektif di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Pekalongan. Kehadiran mahasiswa mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan. Ia pun meminta kantor-kantor pertanahan di daerah untuk proaktif menggandeng kampus-kampus setempat.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menilai kerja sama ini memiliki nilai strategis untuk mencapai target pendaftaran 6 juta bidang tanah pada tahun 2026. Ossy menekankan pentingnya kesiapan anggaran agar program KKN tematik ini berjalan optimal.

"Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan. Jika program ini diperluas dengan tema yang tepat, kita mendapat tambahan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan," tutur Ossy.

Dukungan Taruna STPN Selain mahasiswa umum, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan melaporkan bahwa pihaknya akan menerjunkan 619 Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Para taruna tingkat III ini akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik. Mereka akan ditugaskan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik.

Dalu menambahkan, pelibatan taruna dan mahasiswa ini mencakup fungsi administratif, kearsipan, hingga aspek teknis spasial. Strategi penguatan sumber daya manusia ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. (Antara)

Baca Juga: KPK Desak Pembenahan Menyeluruh di Ditjen Pajak Usai Kasus Suap KPP Madya Jakut