Bulog Terapkan Pembayaran Gabah Nontunai Mulai 2026, Cegah Korupsi dan Kriminalitas

Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong skema pembayaran gabah kepada petani secara nontunai atau digital guna memperkuat keamanan transaksi dan efisiensi lapangan.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:00 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong skema pembayaran gabah kepada petani secara nontunai atau digital guna memperkuat keamanan transaksi dan efisiensi lapangan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar petani memiliki rekening bank resmi sehingga proses transaksi lebih aman dari risiko kejahatan.

"Untuk tahun 2026, kami sedang kembangkan sistem pembayaran Bulog yang tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan uang digital," ujar Rizal dalam jumpa pers "Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026" di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Rizal menekankan bahwa dengan sistem digital, petani tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar saat musim panen, yang selama ini rawan menjadi sasaran kriminalitas. Selain itu, sistem ini otomatis meningkatkan inklusi keuangan karena petani akan memiliki akses langsung ke layanan perbankan formal.

"Tujuannya agar aman. Kalau membawa uang tunai hingga ratusan juta rupiah itu sangat berbahaya, rawan perampokan. Dengan rekening, petani bisa langsung menabung," jelasnya.

Dari sisi manajemen, sistem nontunai memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time. Data serapan gabah dari seluruh wilayah akan tersinkronisasi ke pusat per detik, sehingga memudahkan pemantauan nominal dan volume serapan secara akurat.

Lebih jauh, Rizal menegaskan bahwa digitalisasi adalah instrumen utama dalam mencegah praktik korupsi. Skema ini menutup celah penyimpangan di lapangan dan memastikan akuntabilitas petugas Bulog.

"Ini untuk meminimalisir korupsi. Kita harus antisipasi jika ada oknum di lapangan yang mencoba bermain. Begitu diklik, data langsung masuk ke pusat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik," tegas Rizal.

Untuk mendukung kelancaran program ini, Bulog bersinergi dengan perbankan milik negara (Himbara) seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Bank-bank tersebut diminta aktif menjemput bola ke desa-desa untuk mempercepat pembukaan rekening bagi para petani.

"Kami akan kumpulkan perbankan nasional. Harapannya, petani menjadi nasabah baru sehingga proses pembayaran lebih mudah, aman, dan terkontrol," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Bulog Bakal Libatkan Karang Taruna Jadi Tim Jemput Gabah Petani

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB