PM Anwar Ibrahim Tegaskan Larangan Kekerasan di Gaza Pascapertemuan Trump-Netanyahu

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berlangsung di Florida, AS, pada Senin (29/12).

Elara | MataMata.com
Selasa, 30 Desember 2025 | 15:30 WIB
Photo file: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (ANTARA/HO-YouTube Parlimen Malaysia)

Photo file: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (ANTARA/HO-YouTube Parlimen Malaysia)

Matamata.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berlangsung di Florida, AS, pada Senin (29/12).

Dalam pernyataan resmi di Putrajaya pada Selasa (30/12), Anwar menekankan bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak boleh ada lagi kekerasan yang terjadi di Gaza dengan alasan apa pun.

“Saya mencatat diskusi terbaru yang diadakan di Florida, yang bertujuan membahas fase berikutnya dari proses perdamaian. Mari kita tegaskan, tidak boleh ada kembalinya kekerasan berskala besar,” tegas Anwar.

Anwar mengingatkan bahwa berlanjutnya kekerasan di Gaza akan memberikan dampak yang sangat berat bagi warga sipil. Hal tersebut dinilai akan semakin memperburuk prospek perdamaian yang saat ini masih dalam kondisi rapuh.

Menurutnya, Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kewajibannya sesuai dengan hukum internasional.

Selain isu kekerasan, Anwar juga menyatakan posisi Malaysia yang sejalan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menolak pengakuan Israel terhadap wilayah Somaliland.

“Kami menyatakan penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk menggunakan Somaliland atau wilayah lainnya sebagai tujuan pemindahan paksa atau pengusiran rakyat Palestina dari Gaza,” ujar Anwar.

Ia menambahkan bahwa gagasan pemindahan paksa tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

"Gagasan semacam itu sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat diterima, melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta hanya akan melanggengkan ketidakadilan—alih-alih berkontribusi pada perdamaian,” tambahnya.

Sebagai penutup, Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menolak segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak tatanan hukum internasional. (Antara)

Baca Juga: PSSI Rampungkan Proses Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia, Nama Segera Diumumkan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB