DPR Dukung Strategi Hilirisasi Pertanian Rp371 Triliun untuk Kedaulatan Pangan

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:15 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

Matamata.com - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

Kebijakan ini dinilai strategis dalam memberikan nilai tambah komoditas lokal serta memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

"Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh," ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12).

Bamsoet menyoroti konsistensi hilirisasi produk pertanian yang tengah digarap Kementerian Pertanian (Kementan). Proyeksi investasi senilai Rp371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis—seperti kelapa sawit, kelapa, tebu, kakao, kopi, hingga gambir—diyakini mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan.

"Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran," kata Bamsoet merujuk pada potensi penyerapan hingga 8,6 juta tenaga kerja baru dari program tersebut.

Dalam refleksi akhir tahun 2025, Bamsoet juga mengapresiasi respons cepat Mentan dalam membantu korban bencana banjir di wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa.

Ia menilai inisiatif Kementan menjadi solusi nyata di tengah tekanan ekonomi nasional, di mana angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Menurutnya, sinergi untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri juga merupakan langkah kunci dalam memerangi penyelundupan dan gempuran produk impor ilegal yang menekan sektor UMKM dan manufaktur.

"Inisiatif Mentan dalam mendorong produktivitas demi memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang," tambahnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan memastikan kekayaan alam tidak lagi keluar dalam bentuk mentah.

Baca Juga: Pemprov NTB Alihkan Kendaraan Dinas ke Sewa Mobil Listrik Mulai 1 Januari 2026

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian," tegas Amran.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di dekat sentra produksi akan menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat. Langkah ini, menurut Amran, merupakan implementasi visi Presiden Prabowo Subianto yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB