Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Semua Pihak di Aceh Menahan Diri Pasca-insiden Pengibaran Bendera GAM

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini merespons adanya aksi konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (G

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 16:15 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini merespons adanya aksi konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dave menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya insiden ricuh antara masyarakat dan aparat di Aceh Utara tersebut. Ia menyayangkan peristiwa itu terjadi di tengah situasi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas.

"Saya menghimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan, serta mengajak aparat keamanan tetap mengedepankan sikap profesional dan humanis dalam menjalankan tugas," kata Dave di Jakarta, Jumat (26/12).

Ia mengaku memahami niat baik masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban banjir sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan bencana mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi di lapangan tidak mengganggu misi kemanusiaan.

"Jangan sampai perbedaan ekspresi di lapangan mengaburkan tujuan utama kita, yaitu memastikan keselamatan warga dan kelancaran distribusi bantuan," tuturnya.

Menurut Dave, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari konflik. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar aspirasi warga tersampaikan tanpa memicu ketegangan.

Ia meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, penanganan bencana dapat menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik sebaiknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat.

"Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk menjaga persatuan, mengedepankan kemanusiaan, dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan aparat," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah memproyeksikan total belanja masyarakat hingga pengujung tahun 2025 dapat menyentuh angka Rp110 triliun. Targ...

news | 18:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Dananta...

news | 17:15 WIB

Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Jumat (26/12) pagi. Pos Pengamatan ...

news | 14:15 WIB

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik p...

news | 13:00 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeks...

news | 12:00 WIB

Mabes Polri kembali mengerahkan personel tambahan ke Provinsi Aceh untuk membantu percepatan pemulihan wilayah yang terd...

news | 11:15 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (hu...

news | 09:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa di tengah suasana perayaan Hari Natal tahun ini, perhatian bangsa tertuju k...

news | 08:15 WIB

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mempercepat realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terd...

news | 07:15 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan perayaan Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado, Sulawes...

news | 14:15 WIB