Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Semua Pihak di Aceh Menahan Diri Pasca-insiden Pengibaran Bendera GAM

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini merespons adanya aksi konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (G

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 16:15 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini merespons adanya aksi konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dave menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya insiden ricuh antara masyarakat dan aparat di Aceh Utara tersebut. Ia menyayangkan peristiwa itu terjadi di tengah situasi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas.

"Saya menghimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan, serta mengajak aparat keamanan tetap mengedepankan sikap profesional dan humanis dalam menjalankan tugas," kata Dave di Jakarta, Jumat (26/12).

Ia mengaku memahami niat baik masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban banjir sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan bencana mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi di lapangan tidak mengganggu misi kemanusiaan.

"Jangan sampai perbedaan ekspresi di lapangan mengaburkan tujuan utama kita, yaitu memastikan keselamatan warga dan kelancaran distribusi bantuan," tuturnya.

Menurut Dave, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari konflik. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar aspirasi warga tersampaikan tanpa memicu ketegangan.

Ia meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, penanganan bencana dapat menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik sebaiknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat.

"Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk menjaga persatuan, mengedepankan kemanusiaan, dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan aparat," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman dukung penuh pakan ayam probiotik inovasi IPB. Siap bawa ke Presiden Prabowo jika mampu pacu ...

news | 11:39 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay mengajak Jusuf Kalla untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana guna m...

news | 09:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera m...

news | 08:15 WIB

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB