Gubernur Jabar Tegaskan Penetapan Tersangka Wakil Wali Kota Bandung Harus Ikuti Proses Hukum

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait penetapan status tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Elara | MataMata.com
Kamis, 11 Desember 2025 | 13:15 WIB
Wakil Wali Kota Bandung Erwin (ANTARA/Rubby Jovan)

Wakil Wali Kota Bandung Erwin (ANTARA/Rubby Jovan)

Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait penetapan status tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

“Kami ikuti semua prosedur hukum,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Dedi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum, termasuk Erwin. Karena itu, kata dia, seluruh pihak harus menghormati dan menaati proses hukum yang sedang berlangsung.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemecatan Erwin dari jabatannya, Dedi menilai hal tersebut berada di luar kewenangannya.

“Pemecatan bukan kewenangan gubernur. Itu nanti berproses di pengadilan, dan kemudian menunggu keputusan hukum tetap (inkrah, red.),” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan Erwin sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Irfan Wibowo juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa.

Menurut Kejari Bandung, para tersangka diduga menggunakan kekuasaan untuk meminta paket pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan tertentu yang diduga menguntungkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan mereka. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB