Pemerintah Bidik Swasembada Gula, Telur, dan Ayam pada 2026 Usai Amankan BerasJagung

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasembada gula, telur, dan daging ayam. Langkah ini ditempuh setelah target kemandirian beras dan jagung dipastikan tercapai pada akhir

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 Desember 2025 | 12:00 WIB
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Harianto

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasembada gula, telur, dan daging ayam. Langkah ini ditempuh setelah target kemandirian beras dan jagung dipastikan tercapai pada akhir tahun 2025.

Sudaryono menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: setelah beras dan jagung, Indonesia harus mengejar swasembada gula mengingat kebutuhan nasional yang besar, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

"Kita tahun ini swasembada beras sama jagung, tahun depan kita pertahankan tentunya ya beras sama jagungnya. Nah ke depan (tahun 2026) Presiden (Prabowo Subianto) menginginkan ke depan kita swasembada gula," ujar Wamentan Sudaryono di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa pada 2026 Kementerian Pertanian akan menjalankan dua program strategis, yakni peningkatan produksi gula dan percepatan swasembada protein melalui telur serta daging ayam.

Fokus pengembangan komoditas telur dan ayam akan diarahkan ke wilayah luar Pulau Jawa. Selama ini, suplai kebutuhan banyak bergantung pada Jawa sehingga ketahanan pangan daerah perlu diperkuat agar lebih mandiri.

Sudaryono menjelaskan bahwa Presiden menginginkan setiap pulau dan provinsi sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengantisipasi risiko kekurangan pasokan.

Untuk itu, Kementan menyiapkan program perluasan peternakan ayam dan telur di 13 provinsi luar Jawa serta di Jawa Timur. Program tersebut melibatkan BUMN, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan para peternak lokal.

Selain mengejar swasembada, pemerintah turut mendorong hilirisasi di 11 komoditas hortikultura dan perkebunan agar Indonesia mampu mengekspor produk olahan bernilai tambah tinggi.

"Mulai tahun ini sebetulnya, itu namanya hilirisasi pertanian khususnya untuk komoditi hortikultura dan perkebunan. Ada 11 komoditi, ada kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala, lada, gambir, dan lain-lain," paparnya.

Sudaryono menegaskan sektor pertanian merupakan keunggulan komparatif Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Baca Juga: Gus Ipul: Donasi Bencana Boleh Dibuka Siapa Saja, Asal Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia siap mengumumkan capaian swasembada beras dan jagung pada akhir 2025 sebagai tonggak penting ketahanan pangan nasional.

"(Swasembada) komoditas beras dan jagung. Iya, akhir tahun. Nanti biar Pak Mentan yang umumkan," kata Zulhas di Jakarta, Senin (8/12).

Zulhas memaparkan bahwa proyeksi produksi padi meningkat dari 30 juta ton pada 2024 menjadi 34,7 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) milik Bulog yang mencapai 4 juta ton diyakini cukup untuk memenuhi konsumsi nasional tanpa impor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memastikan bahwa deklarasi swasembada pangan akan diumumkan pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB sesuai target pemerintah.

"Insya Allah kita berdoa, kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada," ujar Amran saat melepas bantuan kemanusiaan berupa 207 truk logistik bagi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, Kamis (4/12). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB