Gus Ipul: Donasi Bencana Boleh Dibuka Siapa Saja, Asal Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu korban bencana, dengan catatan laporan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 Desember 2025 | 09:15 WIB
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan (tengah) pada kegiatan Tabligh Akbar doa bersama dan donasi untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Bengkulu, Senin. (8/12/2025). ANTARA/Boyke Ledy Watra

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan (tengah) pada kegiatan Tabligh Akbar doa bersama dan donasi untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Bengkulu, Senin. (8/12/2025). ANTARA/Boyke Ledy Watra

Matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu korban bencana, dengan catatan laporan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul menanggapi maraknya artis dan influencer yang turut membuka donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa baik individu maupun lembaga dapat menyelenggarakan penggalangan dana, namun tetap perlu mengikuti prosedur dengan mengajukan izin terlebih dahulu.

"Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos," kata dia.

Untuk dana di atas Rp500 juta, lanjutnya, wajib dilakukan audit oleh auditor bersertifikat agar distribusi bantuan lebih tepat dan sesuai ketentuan.

"Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, dan untuk apa saja," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu para penyintas bencana, baik melalui donasi, bantuan logistik, tenaga relawan, maupun bentuk dukungan lainnya.

"Sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, silakan, tetapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada dengan mendaftar atau izin. Sekarang sudah sangat mudah, bisa secara online juga supaya semua itu tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Gus Ipul menutup dengan imbauan agar masyarakat menjunjung tinggi tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.

Baca Juga: Kemensos Operasikan 39 Dapur Umum Senilai Rp2 Miliar per Hari untuk Pengungsi

"Jadi pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan masyarakat secara umum, mari kita bantu dengan taat kepada aturan," ujarnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB