Pemerintah Optimistis Komoditas Unggulan RI ke AS Bebas Tarif

matamata.com - Pemerintah Indonesia optimistis komoditas unggulan nasional dapat menikmati bebas tarif impor dalam kesepakatan dagang final dengan Amerika Serikat (AS) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Keyakinan itu muncul setelah Indonesia berhasil menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia–AS, meyakini produk-produk yang tidak dapat diproduksi di AS seperti kelapa sawit, kakao, dan karet berpeluang memperoleh tarif nol persen.

Airlangga mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa pemerintah juga tengah mengupayakan perlakuan khusus bagi sejumlah komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta membahas isu-isu non-tarif.

Dalam proses negosiasi, lanjutnya, pemerintah berkomitmen mengedepankan kepentingan nasional sambil memperkuat hubungan bilateral dengan AS.

Airlangga memastikan penawaran yang disampaikan kepada Pemerintah AS disusun untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

Saat ini, penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tengah berlangsung untuk memastikan seluruh klausul sesuai dengan regulasi nasional dan komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Pemerintah berencana melanjutkan pembahasan pada akhir November 2025, setelah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, pendekatan Indonesia dalam negosiasi tarif dilakukan secara terukur dan hati-hati, mencerminkan kehati-hatian diplomasi ekonomi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi bebas dan aktif, memastikan setiap kebijakan dan negosiasi perdagangan bertujuan melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, serta menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Haryo. (Antara)

Baca Juga: Menhaj RI dan Dubes Saudi Bahas Istithaah Kesehatan Haji 2026