Menhaj RI dan Dubes Saudi Bahas Istithaah Kesehatan Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj RI) Mochamad Irfan Yusuf bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah Amodi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Senin (3/11).

Elara | MataMata.com
Senin, 03 November 2025 | 17:15 WIB
Menhaj RI dan Dubes Saudi Bahas Istithaah Kesehatan Haji 2026

Menhaj RI dan Dubes Saudi Bahas Istithaah Kesehatan Haji 2026

matamata.com - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj RI) Mochamad Irfan Yusuf bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah Amodi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Senin (3/11).

Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, salah satunya mengenai istithaah atau kelayakan kesehatan jamaah haji.

“Kami membahas banyak hal untuk memperkuat koordinasi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari layanan embarkasi, asrama haji, istithaah kesehatan, layanan fast track, hingga jaringan koordinasi antara Kedutaan Besar Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI,” ujar Irfan Yusuf.

Menurut Irfan, istithaah kesehatan jamaah calon haji Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Pada penyelenggaraan ibadah haji 2025, jamaah haji yang wafat di Tanah Suci mayoritas berasal dari Indonesia. Bahkan ada yang meninggal di pesawat dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Kondisi ini membuat istithaah kesehatan jamaah menjadi perhatian serius bersama,” ujarnya.

Selain itu, kedua pihak juga membahas layanan Fast Track untuk keberangkatan haji 2026. Layanan tersebut saat ini baru tersedia di tiga bandara, yakni Soekarno-Hatta (Tangerang), Adi Soemarmo (Solo), dan Juanda (Surabaya).

Sebelumnya, Menhaj RI dan Menhaj Arab Saudi telah menegaskan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan haji 2026 yang lebih aman, sehat, dan bermartabat. Fokus utama kerja sama tersebut adalah penerapan standar kesehatan jamaah (istithaah) yang lebih ketat serta persiapan operasional yang lebih matang.

Sebagai langkah konkret, kedua pihak sepakat membentuk joint operation group yang akan menjadi pusat koordinasi secara real time dalam pemantauan seluruh aspek operasional haji. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yan...

news | 17:30 WIB

Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) sebut gelombang narasi dukungan untuk Presiden Prabowo di media sosial sebagai bentuk b...

news | 16:54 WIB

Istana Kepresidenan menunggu hasil penyidikan Bareskrim Polri terkait dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan se...

news | 15:00 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pihak Istana belum mengetahui isi percakapan terkait dugaan penyadapan Presiden Prabo...

news | 14:31 WIB

Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan KJP Plus dan KJMU lanjutan untuk 36.295 penerima dengan total anggaran lebih dari ...

news | 10:30 WIB